Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporan Keuangan Pemerintah WTP Lagi, Sri Mulyani Buat Pantun

Kompas.com - 12/06/2019, 17:54 WIB
Mutia Fauzia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 kepada Kementerian/Lembaga yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kementerian/Lembaga itu terdiri dari 6 kementerian, 6 lembaga, dan 1 bendahara umum negara (BUN).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan kepada BUN juga kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun untuk Pemerintah Pusat telah mendapat predikat WTP secara tiga kali berturut-turut hingga tahun ini.

Baca juga: Laporan Keuangan KKP Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

"Saya sangat bangga dengan pemerintah sekarang, dengan usaha yang keras dan komunikasi yang bagus dapat mencapai opini wajar tanpa pengecualian dengan tingkat profesionalisme," ujar Anggota II BPK Agus Joko Pramono di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Walaupun demikian, BPK menilai pemerintah sudah bisa berpuas diri atas capaian tersebut. Sebab, BPK menemukan beberapa catatam mengenai pengendalian internal yang perlu diperbaiki kedepannya.

"Sebagai auditor kami melihat bahwa permasalahannya bukan berarti akan menjadi lebih gampang, karena permasalahannya selalu dari tahun ke tahun bergeser," kata dia.

Baca juga: BPK Soroti Utang Pemerintah, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun dengan senang hati menerima LHP atas LKPP tersebut. Menggantikan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Bendahara Negara tersebut mengatakan bakal menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait laporan beberapa catatan laporan keuangan.

"Ini harus dinyatakan di dalam action plan yang dilengkapi dan timeline penyelesaian yang jelas, serta menyampaiakan hasil monitoring tersebut secara periodik," jelasnya.

Sri Mulyani pun mengekspresikan rasa senang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan dua buah pantun.

"Karena masih dalam rangka Idul Fitri saya ingin tutup dengan pantun," ujarnya.

Baca juga: Ini 3 Catatan BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018

Adapun dua pantun yang disampaikan Sri Mulyani sebagai berikut.

Pulang mudik lewat Cipali, kena macet cuma sesekali

Kerja sama yang baik perlu digali, tahun depan WTP kembali

 

Bila datang ke Jakarta, jangan lupa bawa KTP

Terima kasih BPK, sekali WTP tetap WTP

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com