KILAS

Data Badan Pertanahan Jadi Acuan Pemotongan Anggaran Subsidi Pupuk

Kompas.com - 13/06/2019, 07:19 WIB
Subsidi pupuk menyesuaikan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Humas Kementerian PertanianSubsidi pupuk menyesuaikan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

KOMPAS.com - Kementerian Pertanian ( Kementan) menggunakan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2018 sebagai acuan pemotongan anggaran subsidi pupuk untuk para petani.

"Anggaran 2019 menyesuaikan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang Penetapan Luas Baku Lahan Sawah Nasional Tahun 2018," ujar Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, dalam pernyataan tertulis, Rabu (12/6/2019).

Dengan begitu, lanjut Sarwo, Dinas Pertanian masing-masing kabupaten dapat menerima informasi valid wilayah mana saja yang berhak menerima subsidi pupuk dari pemerintah.

Baca juga: Jumlah Terbatas, Kementan Minta Petani Memaksimalkan Pupuk Subsidi

Data BPN tersebut membantu Kementan dalam mengisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019. Apalagi, ia melanjutkan, data luas baku lahan di Indonesia terus berubah tiap tahunnya.

"Berdasarkan data BPN dari tahun (2013-2018) terjadi pengurangan sebanyak 689.519 hektar," ucap Sarwo.

Tanaman padi di areal persawahan yang berada di Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.KOMPAS.com/ KURNIASIH BUDI Tanaman padi di areal persawahan yang berada di Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Sebagai informasi, anggaran yang telah dikucurkan untuk subsidi pupuk pada 2019 dipangkas setelah ditemukan ketidaksesuaian data yang dilansir BPN.

Semula, pemerintah menganggarkan Rp 29,5 triliun untuk subsidi pupuk sebanyak 9,55 juta ton. Alokasi tersebut mengacu pada serapan tahun sebelumnya.

"Kini sudah dipangkas sebesar Rp 2,17 triliun," kata Sarwo.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Whats New
Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Whats New
Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X