Wacana Larangan Diskon Tarif Transportasi Online, Ini Kata YLKI

Kompas.com - 13/06/2019, 11:06 WIB
Driver ojek online menunggu order di kawasan perbelanjaan Mangga Dua, Senin (6/5/2019). Beberapa driver mengeluhkan titik penjemputan penumpang yang kian jauh, setelah penerapan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 soal penerapan tarif ojek online. KOMPAS.com/ TATANG GURITNODriver ojek online menunggu order di kawasan perbelanjaan Mangga Dua, Senin (6/5/2019). Beberapa driver mengeluhkan titik penjemputan penumpang yang kian jauh, setelah penerapan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 soal penerapan tarif ojek online.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana melarang diskon tarif ojek online berkembang di publik dalam beberapa hari ini. Hal itu bertujuan agar menciptakan persaingan yang sehat.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) pun angkat bicara terkait wacana yang ramai tersebut melalui siaran pers, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

" Diskon pada tarif transportasi online seharusnya tidak menjadi masalah," kata Ketua Harian YLKI Tulus Abadi.

"Asal tarif yang telah dipotong diskon oleh operator atau partnernya masih dalam rentang Tarif Batas Bawah (TBB) sampai dengan Tarif Batas Atas (TBA),;

Baca juga: Kemenhub Akan Keluarkan Aturan Diskon Transportasi Online

Menurut Tulus, Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KP 348 susah memuat hal yang jelas tentang tarif ojek online.

Dijelaskan dalam aturan itu tentang ketentuan tarif transportasi online berdasar biaya batas bawah, biaya batas atas, dan biaya jasa minimal ditetapkan berdasarkan sistem zonasi.

"Jadi, diskon itu tidak bisa diterima ketika penerapannya di bawah TBB. Sebab diskon salah satu daya pikat konsumen," kata dia.

Baca juga: Besok, Kemenhub Akan Rapat Bahas Aturan Diskon Tarif Ojek Online

Meski begitu menurut YLKI, Kementerian Perhubungan juga harus tetap mengawasi praktik diskon tarif ojek online.

Hal ini dinilai penting agar mencegah pemasangan tarif diskon yang di bawah tarif batas bawah ojek online.

Kalau itu terjadi, YLKI meminta Kemenhub memberikan sanksi kepada operator yang memberikan harga di bawah ketentuan Kepmenhub tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X