Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Kemenhub Akhirnya Batalkan Larangan Tarif Promo Ojek Online...

Kompas.com - 14/06/2019, 07:14 WIB
Akhdi Martin Pratama,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

Menurut dia, adanya diskon atau promo yang diberikan perusahaan kepada pengguna jasa tidak menjadi masalah. Sebab, ini merupakan salah satu strategi pemasaran di bidang usaha, termasuk jasa transportasi online.

"Adanya diskon dan promo ya enggak masalah. Namanya juga orang dagang (jasa), ya enggak apa-apa," ujarnya.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun angkat bicara terkait wacana yang ramai dibucarakan tersebut.

Baca juga: Wacana Larangan Diskon Tarif Transportasi Online, Ini Kata YLKI

Diskon pada tarif transportasi online seharusnya tidak menjadi masalah," kata Ketua Harian YLKI Tulus Abadi.

"Asal tarif yang telah dipotong diskon oleh operator atau partnernya masih dalam rentang Tarif Batas Bawah (TBB) sampai dengan Tarif Batas Atas (TBA),”.

Menurut Tulus, Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KP 348 susah memuat hal yang jelas tentang tarif ojek online.

Dijelaskan dalam aturan itu tentang ketentuan tarif transportasi online berdasar biaya batas bawah, biaya batas atas, dan biaya jasa minimal ditetapkan berdasarkan sistem zonasi.

"Jadi, diskon itu tidak bisa diterima ketika penerapannya di bawah TBB. Sebab diskon salah satu daya pikat konsumen," kata dia.

Baca juga: Kemenhub Hapus Diskon Ojek Online, Ini Komentar Grab

Sedangkan dari pihak aplikator belum mau berkomentar banyak tentang hal tersebut. Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, pihaknya akan memberikan masukan kepada Kementrian Perhubungan apabila regulasi diskon tarif untuk ojek online tetap diberlakukan Juli mendatang.

"Kita lihat masyarakat sangat menyambut baik perihal promo ini, ya. Tapi kalau pemerintah ada minat untuk menghapus promo, tentunya kita terbuka untuk diskusi memberikan beberapa masukan," kata Ridzki Kramadibrata di sela-sela acara Patungan Untuk Berbagi di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Ridzki mengatakan, masukan-masukan ini berupa pendapat dari mitra driver maupun pelanggan ojek online. Namun, keputusan akhir tetap pemerintah yang mengatur.

"Pada akhirnya 'kan pemerintah yang mengatur keputusan," kata Ridzki.

Apalagi, kata Ridzki, promo diskon bukan dijadikan alat utama, melainkan hanya digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengenalkan aplikasi (cara pembayaran), loyalti, dan perubahan kebiasaan konsumen.

Baca juga: Soal Aturan Diskon Tarif Transportasi Online, Ini Kata Go-Jek

Sejauh ini, Ridzki juga tak melihat ada negara yang mengatur tentang promosi diskon dalam sebuah aplikasi berbasis kendaraan seperti ojek online.

"Sepanjang sepengetahuan kami, promosi diskon itu tidak diregulasi. Saya tidak ingat ada yang diregulasi, itu yang saya ketahui. Kalau anda punya pengetahuan lain tolong saya dikasih tahu," ungkap dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com