Menurut Bappenas, Ini Kelemahan Pendidikan Vokasi di Indonesia

Kompas.com - 14/06/2019, 12:30 WIB
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang P.S. Brodjonegoro saat wawancara di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang P.S. Brodjonegoro saat wawancara di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan vokasi di dunia pendidikan Indonesia dianggap belum maksimal. Kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun politeknik tak selalu memenuhi kualifikasi penyedia kerja sehingga masih banyak pengangguran.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Bambang Brodjonegoro mengatakan, padahal vokasi bisa menjadi solusi cepat untuk mengatasi masalah pengangguran.

"Kita lihat di struktur pengangguran, di SMK itu tingkat penganggurannya lebih tinggi dari lulusan SMA. Berarti ada yang terbalik kan," ujar Bambang dalam wawancara dengan Kompas.com, Kamis (13/6/2019).

Baca juga: Bappenas Sebut Roadmap Pendidikan Vokasi sudah Rampung

Bambang mengatakan, hal ini tentu bukan kesalahan pemberi kerja. Sebab, di perusahaan manapun ingin sumber daya manusia yang layak diupah sesuai kebutuhan mereka.

"Nah, mungkin calon pekerja yang tidak memenuhi harapan dari pemberi kerja," lanjut dia.

Penyebabnya bisa berbagai macam. Bisa karena kompetensi orang tersebut kurang, atau kurikulumnya yang bermasalah.

Misalnya, ada lulusan SMK jurusan listrik yang melamar pekerjaan bidang kelistrikan juga. Meski bidang yang diambil sama, tapi ternyata kemampuan lulusan tersebut dianggap kurang oleh pemberi kerja sehingga gugur.

Lulusan tersebut merasa apa yang dibutuhkan perusahaan tersebut tak pernah dipelajari atau didalami sebelumnya semasa menempuh pendidikan.

Baca juga: Kembangkan Vokasi, Perusahaan Bisa Dapatkan Insentif Pajak

Bisa jadi saat SMK praktiknya kurang, kesempatan mengembangkan diri saat magang terbatas, bisa juga karena kualitas guru yang tidak memadai. Bambang menduga masih ada juga tenaga pengajar yang menggunakan kurikulum lama untuk vokasi sehingga sudah tidak revelan lagi saat ini.

Kesalahan lainnya juga ditemukan saat siswa atau mahasiswa vokasi melakukan magang atau praktik kerja lapangan. Sejumlah instansi pemerintah maupun perusahaan swasta membuka lebar kesempatan mereka untuk mencicipi dunia profesional sebelum benar-benar terjun ke lapangan kerja.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kembali Cetak Rekor, Ethereum Tembus Rp 61 Juta

Kembali Cetak Rekor, Ethereum Tembus Rp 61 Juta

Whats New
Chairul Tanjung Tambah Kepemilikan 635 Juta Lembar Saham di Garuda Indonesia

Chairul Tanjung Tambah Kepemilikan 635 Juta Lembar Saham di Garuda Indonesia

Whats New
Pencairan Insentif Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, Kapan Dilanjutkan Lagi?

Pencairan Insentif Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, Kapan Dilanjutkan Lagi?

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Bitcoin Dkk

Siap-siap, Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Bitcoin Dkk

Whats New
[POPULER MONEY]  Gaji Ke-13 PNS Cair Bulan Depan | Biaya Vaksin Gotong Royong Rp 500.000

[POPULER MONEY] Gaji Ke-13 PNS Cair Bulan Depan | Biaya Vaksin Gotong Royong Rp 500.000

Whats New
Jack Ma Muncul Kembali di Depan Publik, Lakukan Kunjungan ke Markas Alibaba

Jack Ma Muncul Kembali di Depan Publik, Lakukan Kunjungan ke Markas Alibaba

Whats New
Gaji Ke-13 PNS Diterima Bulan Depan, Apakah Termasuk Tukin?

Gaji Ke-13 PNS Diterima Bulan Depan, Apakah Termasuk Tukin?

Whats New
BUMN Ini Resmi Lanjutkan Mandat Sertifikasi Statutoria Kapal

BUMN Ini Resmi Lanjutkan Mandat Sertifikasi Statutoria Kapal

Whats New
49.682 Pekerja Migran Indonesia Pulang Kampung, Ini Langkah Pemerintah

49.682 Pekerja Migran Indonesia Pulang Kampung, Ini Langkah Pemerintah

Whats New
[TREN WISATA KOMPASIANA] Rumah di Dua Wilayah Negara | Pesona Kota Pergudangan di Hamburg | Cerita Misteri Gunung Lokon

[TREN WISATA KOMPASIANA] Rumah di Dua Wilayah Negara | Pesona Kota Pergudangan di Hamburg | Cerita Misteri Gunung Lokon

Rilis
Sandiaga Uno Bakal Kucurkan Dana Hibah Rp 3,7 Triliun Dalam Waktu Dekat

Sandiaga Uno Bakal Kucurkan Dana Hibah Rp 3,7 Triliun Dalam Waktu Dekat

Whats New
Perempuan yang Miliki Balita Lebih Sulit Mencari Pekerjaan dan Berkarir?

Perempuan yang Miliki Balita Lebih Sulit Mencari Pekerjaan dan Berkarir?

Work Smart
Pataka Beberkan 3 Potensi Penyelewengan Pelaksanaan Program di Sektor Pertanian

Pataka Beberkan 3 Potensi Penyelewengan Pelaksanaan Program di Sektor Pertanian

Whats New
[TREN LYFE KOMPASIANA] Kepribadian di Dunia Nyata dan di Media Sosial | Love Language dan Teori Give and Take | Bakso, Lirikan Pebisnis Kuliner Sepanjang Zaman!

[TREN LYFE KOMPASIANA] Kepribadian di Dunia Nyata dan di Media Sosial | Love Language dan Teori Give and Take | Bakso, Lirikan Pebisnis Kuliner Sepanjang Zaman!

Rilis
Menhub Tegaskan Penerbangan Charter Dihentikan Selama Larangan Mudik

Menhub Tegaskan Penerbangan Charter Dihentikan Selama Larangan Mudik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X