Dikeluhkan Mahal, Biaya Mengurus Perizinan Taksi Online akan Direvisi

Kompas.com - 19/06/2019, 22:49 WIB
Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani usai acara analisis dan evaluasi Operasi Ketupat 2019 dengan Direktur Lalu Lintas Polda se-Indonesia melalui video conference di kantor Korlantas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani usai acara analisis dan evaluasi Operasi Ketupat 2019 dengan Direktur Lalu Lintas Polda se-Indonesia melalui video conference di kantor Korlantas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Aturan tersebut ingin direvisi setelah mendengar keluhan dari para pengemudi taksi online yang merasa keberatan dengan biaya sebesar Rp 5 juta untuk mengurus izin Angkutan Sewa Khusus (ASK). Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 para pengemudi taksi online wajib memiliki izin ASK.

“Kita sudah usulkan untuk melakukan revisi terhadap PP (yang menetapkan biaya) itu. Kalau tiap perusahaan 5 tahun sekali kan harus memperpanjang (izin ASK) ya, itu Rp 5 juta memang, nanti untuk UMKM kita lebih rendahkan ya. Jadi kita sedang revisi itu jadi Rp 1,5 (juta) lah," ujar Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Kemenhub: Taksi Online saja Rp 3.500, Masa Ojek Rp 3.000...

Menurut Yani, pihaknya sudah menyampaikan mengenai revisi peraturan tersebut ke Biro Umum Kemenhub. Nantinya, Biro Umum akan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengusulkan para pengemudi taksi online untuk membentuk koperasi agar biaya izin ASK tersebut tak membebani. Dengan membentuk koperasi, para pengemudi bisa patungan membayar izin tersebut.

“Kalau para pengemudi nggak mau beban itu, dia masuk koperasi bikin badan hukum antar mereka sendiri," kata Budi.

Menurut Budi, langkah tersebut dirasa paling tepat untuk meringankan beban para pengemudi taksi online sebelum pihaknya melakukan revisi peraturan.

“Atau kemudian nunggu regulasi saya berubah, gitu ya," ujar Budi.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X