Mengapa Indonesia Tertinggal dari Vietnam?

Kelima, infrastruktur dan kemudahan melakukan bisnis. Dibandingkan dengan Cina infrastruktur penunjang di Vietnam sesungguhnya tak lebih baik, terutama transportasi dan listrik. Bahkan, dibanding Indonesia pun, Vietnam kalah. Indonesia di peringkat 71, sedangkan Vietnam 75. 

Namun, kelebihan Vietnam terletak pada skala prioritas pengembangan infrastrukturnya yang difokuskan kepada upaya menunjang pengembangan besar-besaran sektor industrinya. Sementara, pembangunan infrastruktur di Indonesia lebih diarahkan untuk mengatasi kemacetan di Jawa dan pemerataan sarana di luar Jawa yang tak selalu terkoneksi langsung dengan pusat industri. 

Manfaat nyata untuk manufaktur di Vietnam adalah keuntungan pengiriman barang. Negara ini memiliki dua bandara internasional, beberapa pelabuhan utama, daya yang andal, dan akses mudah ke internet dan jaringan seluler. Karena negara ini kecil dan didominasi daratan, kebanyakan pemasok terletak dekat bandara atau pelabuhan utama. Berkebalikan dengan Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, yang membuat pasokan bahan baku, industri, dan pelabuhan relatif lebih berjarak dan terpencar-pencar. 

Dibanding Indonesia, berdasarkan metrik Bank Dunia 2016, aspek logistik dan infrastruktur Vietnam sesungguhnya tak lebih buruk. Namun, penerapan sistem klaster manufaktur industri yang terkonsentrasi dan terintegrasi dapat menutupi kekurangan dalam kedua aspek tersebut. Manufaktur yang terkonsentrasi menawarkan transparansi rantai pasokan yang lebih besar, jalur komunikasi yang lebih jelas, dan pengurangan biaya transportasi.

Keenam, sebagian besar industri manufaktur di Vietnam dimiliki oleh pengusaha asing, terutama Cina. Hal tersebut membuat transisi investor keluar dari Cina ke Vietnam lebih lancar.

Selain regulasi kebijakan di negara tersebut memungkinan, secara sosial politik relatif tak menimbulkan gejolak. Meski bukan berarti tak ada protes sama sekali, seperti protes politik antiCina pada awal tahun 2019 lalu. Namun, sistem politik di negara tersebut memungkinkan bagi pejabat berwenang di Vietnam tetap mempertahankan rencana kebijakan tiga zona ekonomi khusus baru untuk investasi asing. 

Keberanian mereformasi kebijakan

Benar, bahwa beberapa tahun terakhir perdagangan dunia tumbuh lambat. Namun, hal tersebut tak dapat dijadikan alasan terus-menerus bagi Indonesia untuk tak beranjak dari ketertinggalan pengembangan sektor manufaktur. Sebab, kenyataannya, negara-negara kompetitor berhasil. 

Dalam paparannya di hadapan para peserta program Rajawali Foundation Leadership Program di Harvard Kennedy School, 12 November 2018 lalu, Guru Besar Emiritus bidang Ekonomi dari Universitas Boston, Gustav Papanek Papanek menyampaikan, Indonesia masih memiliki peluang mengejar ketertinggalan dalam pengembangan industri manufaktur. Syaratnya, adanya reformasi kebijakan di sektor tersebut. 

Setidaknya, ada lima pilar yang perlu diakomodasi melalui reformasi kebijakan. Pertama, menata kebijakan pengupahan tenaga kerja. Jika upah minimum di bidang pengembangan industri ditetapkan untuk jangka waktu beberapa tahun, Indonesia akan memiliki kemungkinan yang lebih cepat untuk menjadi kompetitif karena negara lain pada saat yang sama menaikkan upah minimumnya.

Sementara, area pengembangan industri harus ditetapkan di tempat yang paling kompetitif, di mana upah rendah dan banyak pekerja tersedia untuk pekerjaan pabrik, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Sebagai kompensasi, pemerintah menyubsidi perumahan pekerja, transportasi, biaya pendidikan anak-anak pekerja, dan lain sebagainya, untuk meningkatkan pendapatan riil pekerja tanpa meningkatkan biaya tenaga kerja untuk perusahaan. 

Kedua, mengupayakan nilai tukar rupiah yang rupiah yang lebih terjangkau untuk meningkatkan daya saing ekspor. Khususnya, guna menghindari keharusan merespons tekanan eksternal, mencegah penurunan cadangan devisa dari keharusan intervensi ke pasar, serta untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor.

Ketiga, Memberikan prioritas dalam peningkatan infrastruktur ke daerah-daerah di mana investasi dalam ekspor manufaktur dan pariwisata tumbuh paling cepat. Keempat, menstabilkan harga makanan penting yang dikonsumsi oleh warga kurang sejahtera untuk mengurangi dampak inflasi dan menjaga daya saing. Kelima, secara substansial meningkatkan pendapatan pemerintah untuk membiayai perubahan kebijakan lainnya.

Salah satu kebijakan positif yang telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia dalam lima tahun terakhir adalah pembangunan infrastruktur masif. Ke depan hal tersebut harus diperkuat lagi dengan skala prioritas yang lebih baik, terutama menyinergikan infrastruktur yang ada dengan kebutuhan pengembangan sektor manufaktur. 

Namun demikian, yang terpenting dari semuanya adalah keberanian dan konsistensi pemerintah untuk membuat dan melaksanakan reformasi kebijakan di sektor industri manufaktur. Termasuk, keberanian ke luar dari zona nyaman ekspor komoditas ekstraktif yang dari tahun ke tahun kian terbatas cadangannya itu.