KILAS

Demi Petani, Kementan Akan Kawal Terus Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Kompas.com - 25/06/2019, 10:05 WIB
Subsidi pupuk menyesuaikan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Humas Kementerian PertanianSubsidi pupuk menyesuaikan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian ( Kementan) bertekad akan terus melakukan subsidi pupuk untuk meringankan beban petani.

Perlu diketahui, pupuk hingga kini masih menjadi bentuk bantuan atau subsidi dari pemerintah yang berguna untuk stimulus terselenggaranya pembangunan pertanian di daerah.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, model penyaluran subsidi pupuk akan terus diperbaiki dan diawasi agar tepat sasaran.

“Kami akan terus menjamin ketersediaan subsidi pupuk supaya dapat meningkatkan produktivitas serta produksi komoditas pertanian,” di Jakarta ujarnya melalui rilis yang Kompas.com terima, Senin (24/6/2019).

Baca jugaLindungi Petani, Kementan Revisi Peraturan Pupuk Organik

Efektivitas penggunaan pupuk diarahkan pada penerapan pemupukan berimbang dan organik sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan.

"Dalam penerapan pemupukan berimbang, perlu didukung dengan aksesibilitas dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau," tambah Sarwo Edhy.

Alokasi pupuk bersubsidi

Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi melalui Permentan No 47/SR.310/12/2017.

Implementasi Peraturan Menteri tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten atau Kota tentang alokasi pupuk di masing-masing wilayahnya.

"Ini bisa jadi pedoman bagi produsen, distributor, dan penyalur pupuk di Lini IV dalam menyediakan serta menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya," ujarnya.

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing provinsi pun mengacu pada kebutuhan teknis sebagaimana diusulkan daerah.

Baca jugaData Badan Pertanahan Jadi Acuan Pemotongan Anggaran Subsidi Pupuk

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Vaksin Gratis Tetap Ada | Cara Dapatkan BLT Ibu Hamil

[POPULER MONEY] Vaksin Gratis Tetap Ada | Cara Dapatkan BLT Ibu Hamil

Whats New
Selama Pandemi, Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia Capai Rp 28,9 Triliun

Selama Pandemi, Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia Capai Rp 28,9 Triliun

Whats New
Mengintip Makna dari Relief di Gedung Sarinah

Mengintip Makna dari Relief di Gedung Sarinah

Whats New
17 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182 Terima Santunan Rp 50 Juta dari Jasa Raharja

17 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182 Terima Santunan Rp 50 Juta dari Jasa Raharja

Whats New
Reklamasi Bekas Tambang Timah Habiskan Rp 29 Miliar

Reklamasi Bekas Tambang Timah Habiskan Rp 29 Miliar

Whats New
BPOM Jelaskan Alasan Vaksin Sinovac Boleh Digunakan meski Uji Klinis Fase III Belum Selesai

BPOM Jelaskan Alasan Vaksin Sinovac Boleh Digunakan meski Uji Klinis Fase III Belum Selesai

Whats New
Ini Enaknya Punya Kartu Kredit...

Ini Enaknya Punya Kartu Kredit...

Spend Smart
[POPULER DI KOMPASIANA] Parasut pada Pesawat | Kebijakan Baru WhatsApp | Setop Stigmatisasi Janda

[POPULER DI KOMPASIANA] Parasut pada Pesawat | Kebijakan Baru WhatsApp | Setop Stigmatisasi Janda

Rilis
Bea Cukai Tangkap Mafia Rokok Ilegal, Begini Kronologinya

Bea Cukai Tangkap Mafia Rokok Ilegal, Begini Kronologinya

Whats New
Meski Vaksin Mandiri untuk Korporasi Dibuka, Menkes Pastikan Vaksin Gratis Tetap Ada

Meski Vaksin Mandiri untuk Korporasi Dibuka, Menkes Pastikan Vaksin Gratis Tetap Ada

Whats New
Besok Tarif Tol Jakarta-Cikampek Naik, Ini Rinciannya

Besok Tarif Tol Jakarta-Cikampek Naik, Ini Rinciannya

Spend Smart
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Rokok Ilegal di Kepulauan Riau

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Rokok Ilegal di Kepulauan Riau

Whats New
Motivasi Kerja Hilang di Awal Tahun Baru? Cas Lagi dengan 6 Cara Ini

Motivasi Kerja Hilang di Awal Tahun Baru? Cas Lagi dengan 6 Cara Ini

Whats New
Erick Thohir Minta Direksi BUMN Belajar Nilai Kepedulian dari Milenial

Erick Thohir Minta Direksi BUMN Belajar Nilai Kepedulian dari Milenial

Whats New
Edufecta Sediakan Platform Pembelajaran Daring untuk Kampus Swasta se-Indonesia

Edufecta Sediakan Platform Pembelajaran Daring untuk Kampus Swasta se-Indonesia

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X