KILAS

Demi Petani, Kementan Akan Kawal Terus Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Kompas.com - 25/06/2019, 10:05 WIB
Terlihat seorang buruh sedang mengangkut Pupuk Bersubsidi di Ciamis, Jawa Barat. Dok. Humas Kementerian Pertanian RITerlihat seorang buruh sedang mengangkut Pupuk Bersubsidi di Ciamis, Jawa Barat.

Baca jugaData Badan Pertanahan Jadi Acuan Pemotongan Anggaran Subsidi Pupuk

Pertimbangannya adalah serapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya dan ketersediaan pagu anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2019.

Oleh karena itu, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi di daerah, pemanfaatan atau pengalokasian pupuk bersubsidi oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota agar dapat dilakukan secara optimal melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

"Terutama dengan memperhatikan azas prioritas berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di masing-masing wilayah," terangnya.

Baik prioritas pembangunan daerah yang dinilai sebagai sentra produksi, atau prioritas terhadap jenis komoditas yang akan diunggulkan oleh daerah.

Baca jugaKementan Terus Perangi Mafia Pupuk untuk Sejahterakan Petani

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi juga dilakukan melalui penugasan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Ketersediaan pupuk

Selain itu, faktor yang perlu diperhatikan dalam memperbaiki sistem distribusi pupuk adalah harus dapat menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani melalui penerapan tujuh tepat.


Tujuh tepat yang dimaksud adalah jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu, sasaran, dan harga yang terjangkau oleh petani.

"Diharapkan program peningkatan ketahanan pangan tidak terganggu," tutur Sarwo Edhy.

Dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, diperlukan pula upaya pengamanan melalui pengawalan atau pengawasan secara terkoordinasi dan komprehensif oleh instansi terkait, baik melalui pusat maupun daerah lewat Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KPPP).

Sementara itu, Dinas Pertanian Provinsi bisa melakukan pengawalan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi agar sesuai dengan peruntukannya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X