Sinergikan Tiga Direktorat, Kemenkeu Bidik Penerimaan Negara Rp 50 Triliun

Kompas.com - 25/06/2019, 16:44 WIB
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat sinergi tiga direktoratnya dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kemudahan Iayanan terhadap Wajib Pajak (WP) dan Wajib Bayar (WB).

Ketiga direktorat itu, yakni Direktorat Jenderal Pajak ( DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

"Sinergi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, peringkat EoDB (kemudahan berusaha) Indonesia, dan kredibilitas serta efektifitas APBN," ujar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Menurut Mardiasmo, setidaknya terdapat delapan program yang telah dirancang oleh DJP, DJBC, dan DJA sebagai bentuk sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kemudahan Iayanan terhadap WP dan WB.

Baca juga: Penerimaan Negara Menunjukkan Sinyal Tak Sebagus Tahun Lalu

Kedelapan program tersebut, yakni joint analysis, joint audit, joint collection, sinergi investigasi, proses bisnis, single profile, secondment dan program sinergi lainnya.

"Dengan sinergi ini kita bisa hemat 50 persen waktu dan biaya. Bisa hemat pelayanan dan semuanya," kata Mardiasmo.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan menambahkan, dengan sinergi ketiga direktorat ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara.

"Dari joint ini kita bisa meningkatkan (penerimaan negara) sekitar Rp 50 triliun," kata Robert.

Sedangkan, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menjelaskan, sinergi ini mampu menyederhanakan layanan kepada para pengusaha. Sebelum adanya sinergi ini, para pengusaha harus mempersiapkan dua dokumen yang berbeda untuk melakukan ekspor dan impor.

Baca juga: Penerimaan Pajak Tak Capai Target, Tapi Bea dan Cukai Sebaliknya

Satu dokumen untuk Dirjen Pajak dan satu dokumen lagi untuk Dirjen Bea dan Cukai.

"Dengan satu dokumen ini bisa menghilangkan pelaku usaha untuk under value atau over value di pajak," ucap dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X