Kemenhub Bakal Berlakukan Tarif Baru Ojek Online di 200 Kota

Kompas.com - 25/06/2019, 18:32 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memberikan sambutan terkait Kemenbuh memperoleh Opini WTP ke-6 kalinya dari BPK RI di Jakarta, Selasa (25/6/2019)FIKA NURUL ULYA Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memberikan sambutan terkait Kemenbuh memperoleh Opini WTP ke-6 kalinya dari BPK RI di Jakarta, Selasa (25/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementrian Perhubungan (Kemenhub) bakal mengakhiri masa uji coba peraturan baru tarif ojek online pekan depan. Kemenhub pun bersiap segera memberlakukan penuh aturan baru.

Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, pemberlakuan tarif baru secara penuh ini akan dilakukan bertahap di beberapa provinsi yang mencakup sekitar 200 kota.

"Peraturan ini akan diberlakukan secara bertahap. Perkiraan kita kalau diberlakukan di beberapa provinsi berarti sekitar 200 kota di Indonesia. Jadi kota-kota di bawah provinsi tersebut mau enggak mau harus kita berlakukan," kata Budi Setiyadi di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Budi mengatakan, sebelum memberlakukan penuh aturan tarif baru ojek online, pihaknya lebih dulu melakukan diskusi terhadap 2 aplikator terkait, yaitu Gojek dan Grab.

"Kalau kemarin versinya Gojek, Gojek minta di kota-kota besar dulu, tapi kalau versinya Grab maunya per provinsi," ungkap dia.

Adapun, pemilihan pemberlakuan tarif secara bertahap ini agar pihaknya mudah mengawasi. Budi mengatakan, jika pemberlakuan tarif diadakan serentak secara nasional namun tak bisa diawasi, maka akan percuma.

"Bertahap lah ya, tiap bulan harus ada progress. Jadi per provinsi dulu, dengan catatan mudah diawasi juga. Saya akan evaluasi 1 bulan ini. Kita akan turunkan tim untuk mengukur bagaimana kepatuhan dua aplikator itu," kata Budi.

Budi menerangkan, proses pengawasan di daerah akan mengandalkan bantuan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sehingga proses pengawasan bisa berjalan maksimal dan tidak memberatkan satu pihak.

"Saya mengandalkan BPTD. Kalau tiap kabupaten kota ada yang mengawasi kan kita tidak terlalu berat, ya," ujar Budi.

Kendati diberlakukan secara bertahap, Budi mengaku belum memutuskan provinsi mana yang akan diberlakukan terlebih dahulu. Pemilihan provinsi ini masih dalam tahap diskusi dengan Menhub.

"Lagi kita diskusikan provinsi mana saja," pungkas dia.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X