Kemenhub Bakal Berlakukan Tarif Baru Ojek Online di 200 Kota

Kompas.com - 25/06/2019, 18:32 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memberikan sambutan terkait Kemenbuh memperoleh Opini WTP ke-6 kalinya dari BPK RI di Jakarta, Selasa (25/6/2019) FIKA NURUL ULYAMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memberikan sambutan terkait Kemenbuh memperoleh Opini WTP ke-6 kalinya dari BPK RI di Jakarta, Selasa (25/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementrian Perhubungan (Kemenhub) bakal mengakhiri masa uji coba peraturan baru tarif ojek online pekan depan. Kemenhub pun bersiap segera memberlakukan penuh aturan baru.

Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, pemberlakuan tarif baru secara penuh ini akan dilakukan bertahap di beberapa provinsi yang mencakup sekitar 200 kota.

"Peraturan ini akan diberlakukan secara bertahap. Perkiraan kita kalau diberlakukan di beberapa provinsi berarti sekitar 200 kota di Indonesia. Jadi kota-kota di bawah provinsi tersebut mau enggak mau harus kita berlakukan," kata Budi Setiyadi di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Budi mengatakan, sebelum memberlakukan penuh aturan tarif baru ojek online, pihaknya lebih dulu melakukan diskusi terhadap 2 aplikator terkait, yaitu Gojek dan Grab.

"Kalau kemarin versinya Gojek, Gojek minta di kota-kota besar dulu, tapi kalau versinya Grab maunya per provinsi," ungkap dia.

Adapun, pemilihan pemberlakuan tarif secara bertahap ini agar pihaknya mudah mengawasi. Budi mengatakan, jika pemberlakuan tarif diadakan serentak secara nasional namun tak bisa diawasi, maka akan percuma.

"Bertahap lah ya, tiap bulan harus ada progress. Jadi per provinsi dulu, dengan catatan mudah diawasi juga. Saya akan evaluasi 1 bulan ini. Kita akan turunkan tim untuk mengukur bagaimana kepatuhan dua aplikator itu," kata Budi.

Budi menerangkan, proses pengawasan di daerah akan mengandalkan bantuan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sehingga proses pengawasan bisa berjalan maksimal dan tidak memberatkan satu pihak.

"Saya mengandalkan BPTD. Kalau tiap kabupaten kota ada yang mengawasi kan kita tidak terlalu berat, ya," ujar Budi.

Kendati diberlakukan secara bertahap, Budi mengaku belum memutuskan provinsi mana yang akan diberlakukan terlebih dahulu. Pemilihan provinsi ini masih dalam tahap diskusi dengan Menhub.

"Lagi kita diskusikan provinsi mana saja," pungkas dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lelang Mobil Murah Sitaan Bea Cukai, Honda Jazz Mulai Rp 38,7 Juta

Lelang Mobil Murah Sitaan Bea Cukai, Honda Jazz Mulai Rp 38,7 Juta

Spend Smart
Erick Thohir Akui Ada Orang Titipan di Petinggi BUMN

Erick Thohir Akui Ada Orang Titipan di Petinggi BUMN

Whats New
Ini Kriteria Karyawan yang Akan Dapat Rp 600.000 Per Bulan dari Pemerintah

Ini Kriteria Karyawan yang Akan Dapat Rp 600.000 Per Bulan dari Pemerintah

Whats New
Pemerintah Pastikan Insentif Rp 600.000 Per Bulan Masuk ke Kantong Karyawan

Pemerintah Pastikan Insentif Rp 600.000 Per Bulan Masuk ke Kantong Karyawan

Whats New
Pandemi Covid-19, Seberapa Aman Udara di Dalam Kabin Pesawat?

Pandemi Covid-19, Seberapa Aman Udara di Dalam Kabin Pesawat?

Whats New
Pelaku Franchise Didorong Ubah Strategi agar Bertahan di Tengah Pandemi

Pelaku Franchise Didorong Ubah Strategi agar Bertahan di Tengah Pandemi

Work Smart
Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen: Sekali Lagi, Tolong Kendalikan Pandeminya

Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen: Sekali Lagi, Tolong Kendalikan Pandeminya

Whats New
Lahan Pertanian di Siak Diserang Hama, Mentan Ajak Petani Setempat Ikut Asuransi

Lahan Pertanian di Siak Diserang Hama, Mentan Ajak Petani Setempat Ikut Asuransi

Rilis
BI: Keyakinan Konsumen Membaik pada Juli 2020

BI: Keyakinan Konsumen Membaik pada Juli 2020

Whats New
Kementerian ESDM Optimistis Bisa Lelang 5 WK Panas Bumi Tahun ini

Kementerian ESDM Optimistis Bisa Lelang 5 WK Panas Bumi Tahun ini

Whats New
'Jika Covid-19 Tidak Bisa Diatasi, Jangan Bermimpi Bisa Mengatasi Resesi...'

"Jika Covid-19 Tidak Bisa Diatasi, Jangan Bermimpi Bisa Mengatasi Resesi..."

Whats New
Ibu Rumah Tangga Bisa Mulai Nabung Saham, Ini Caranya

Ibu Rumah Tangga Bisa Mulai Nabung Saham, Ini Caranya

Spend Smart
Erick Thohir: Bantuan Rp 600.000 untuk Para Pekerja Disalurkan September 2020

Erick Thohir: Bantuan Rp 600.000 untuk Para Pekerja Disalurkan September 2020

Whats New
Makin Santer, Apa Sebetulnya Resesi Itu?

Makin Santer, Apa Sebetulnya Resesi Itu?

Whats New
Pemerintah Mau Bagi Rp 600.000 Per Bulan untuk 13 Juta Karyawan Swasta, Ini Wanti-wanti Serikat Pekerja

Pemerintah Mau Bagi Rp 600.000 Per Bulan untuk 13 Juta Karyawan Swasta, Ini Wanti-wanti Serikat Pekerja

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X