Pemerintah Berencana Pangkas Pembayaran Kompensasi Listrik ke PLN

Kompas.com - 26/06/2019, 09:08 WIB
ilustrasi rupiah thikstockphotosilustrasi rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah berencana mengurangi pembayaran kompensasi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, hal ini diperlukan untuk mengurangi beban keuangan negara.

Sebab, nilai subsidi listrik terus meningkat dari tahun ke tahun. Padahal, sejak 2016 pemerintah sudah melakukan pendataan bagi golongan rumah tangga yang bisa menerima subsidi listrik di mana hanya pelanggan 450 VA dan 900 VA yang bisa menerima subsidi.

Hal ini juga yang membuat pemerintah pada 2020 akan meningkatkan ketepatan sasaran subsidi listrik.

"Sejak 2016 pembayaran subsidi listrik realisasinya selalu lebih tinggi dari yang dianggarkan karena untuk keperluan masyarakat tentu dibayarkan oleh pemerintah. Namun, di sisi lain ada risiko keuangan negara," ujar Suahasil di DPR, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Sebagai informasi, kompensasi adalah penggantian biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik yang harus dibayarkan pemerintah kepada PLN karena tarif penjualan tenaga listrik yang lebih rendah dibandingkan harga keekonomiannya.

Dengan subsidi yang terus meningkat, sementara tarif listrik PLN tak pernah naik sejak 2017, membuat beban keuangan negara juga semakin meningkat. Sebab, kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah kepada PLN juga terus meningkat lantaran selisih antara tarif asli dan harga keekonomian pun bakal naik pula.

"Selisih tarif ini ditaruh sebagai kompensasi, diaduit oleh BPK, dan dinyatakan diterima oleh BPK. Namun, kami tidak ingin berlarut-larut. Karena itu, salah satu arahan kebijakan ke depan adalah mengurangi kompensasi ini," kata Suahasil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, selain mengurangi risiko keuangan negara, pemangkasan kompensasi juga akan mengurangi risiko keuangan pada PLN.

Kendati demikian, Suahasil menyatakan, pemerintah belum membuka opsi untuk menaikkan tarif dasar listrik guna mengurangi selisih harga yang dijual oleh PLN dengan harga keekonomian. Kata dia, hal ini masih akan dibahas lebih lanjut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Strategi Memaksimalkan Cuan Reksadana

Strategi Memaksimalkan Cuan Reksadana

Earn Smart
PPKM Diperpanjang, Sandiaga Uno Luncurkan Beasiswa untuk Anak-anak Pedagang Kecil

PPKM Diperpanjang, Sandiaga Uno Luncurkan Beasiswa untuk Anak-anak Pedagang Kecil

Whats New
BUMN Sarinah Buka Banyak Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Cara Mendaftarnya

BUMN Sarinah Buka Banyak Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Cara Mendaftarnya

Work Smart
PPKM Level 4 Diperpanjang, Sewa Toko di Mal Bebas Pajak hingga Agustus

PPKM Level 4 Diperpanjang, Sewa Toko di Mal Bebas Pajak hingga Agustus

Whats New
Aturan Terbaru Naik Kereta, Penumpang KA Lokal Tak Wajib Kartu Vaksin

Aturan Terbaru Naik Kereta, Penumpang KA Lokal Tak Wajib Kartu Vaksin

Whats New
Soal Bank Syariah Kejam, Ini Klarifikasi Jusuf Hamka

Soal Bank Syariah Kejam, Ini Klarifikasi Jusuf Hamka

Whats New
Pemerintah Bakal Permudah Impor Oksigen dan Obat di Wilayah Perbatasan

Pemerintah Bakal Permudah Impor Oksigen dan Obat di Wilayah Perbatasan

Whats New
[POPULER MONEY] Keputusan soal PPKM Level 4 | Tanggapan MUI soal Bank Syariah Melakukan Pemerasan

[POPULER MONEY] Keputusan soal PPKM Level 4 | Tanggapan MUI soal Bank Syariah Melakukan Pemerasan

Whats New
PPKM Level 4 Berlanjut, Pemerintah Bakal Tingkatkan Testing di 7 Wilayah Jawa-Bali

PPKM Level 4 Berlanjut, Pemerintah Bakal Tingkatkan Testing di 7 Wilayah Jawa-Bali

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Operasional Industri hingga Warteg di Wilayah PPKM Level 3

Simak, Ini Ketentuan Operasional Industri hingga Warteg di Wilayah PPKM Level 3

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Luhut Ancam Sanksi bagi Pelanggar Aturan

PPKM Level 4 Diperpanjang, Luhut Ancam Sanksi bagi Pelanggar Aturan

Whats New
Daftar 33 Daerah yang Turun Status Jadi PPKM Level 3

Daftar 33 Daerah yang Turun Status Jadi PPKM Level 3

Whats New
Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal Per Juni-Agustus 2021

Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal Per Juni-Agustus 2021

Whats New
Pernyataan Lengkap Jokowi Soal PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X