Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagal Kirim Paket Ponsel Huawei, FedEx Gugat Pemerintah AS

Kompas.com - 26/06/2019, 10:30 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Sumber CNN

JAKARTA, KOMPAS.com - FedEx, sebuah jasa pengiriman asal AS, telah mengajukan gugatan terhadap Departemen Perdagangan AS terkait pembatasan ekspor terhadap produk ponsel China, Huawei.

Langkah ini dilakukan FedEx setelah gagal menangani kiriman paket berisi ponsel Huawei yang rencananya akan dikirim dari Inggris ke AS.

Dikutip CNN, Rabu (26/6/2019), pihak FedEx mengatakan pemerintah federal AS seharusnya tidak memberlakukan larangan ekspor. Pihaknya pun tak seharusnya bertanggungjawab atas ketidaksengajaannya mengirimkan produk produksi China yang masuk ke dalam daftar hitam AS.

"FedEx adalah perusahaan transportasi, bukan lembaga penegak hukum. Administrasi ekspor AS melanggar hak jasa pengiriman umum karena membuat perusahaan pengiriman bertanggung jawab atas pengiriman yang dapat melanggar batasan AS," kata pihak FedEx dikutip dari CNN, Rabu (26/6/2019).

CEO FedEx Fred Smith membenarkan adanya gugatan tersebut. Dia mengatakan pihaknya telah menghubungi Departemen Perdagangan AS dan mengatakan pembatasan ekspor dan impor dalam berbagai sengketa geopolitik hanya menciptakan beban berat pada jasa pengiriman.

"FedEx telah menghubungi Departemen Perdagangan. Kami katakan, meningkatnya penggunaan pembatasan ekspor dan impor dalam berbagai sengketa geopolitik dan perdagangan hanya menciptakan beban yang tidak mungkin pada FedEx dan operator umum," kata Smith.

Dalam gugatannya, kata Smith, FedEx menulis bahwa peraturan ekspor yang dibuat pemerintah AS saat ini bisa mengantarkannya ke ranah hukum. Sebab, perusahaannya telah melakukan tugas yang hampir mustahil baik secara logistik, ekonomi, dan secara hukum dalam banyak kasus.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara Departemen AS mengaku belum meninjau gugatan yang dilayangkan FedEx kepadanya.

"Kami belum meninjau keluhan itu, tetapi tetap berharap untuk mempertahankan peran e- Commerce dalam melindungi keamanan nasional AS," kata juru bicara Departemen Perdagangan AS.

Dikecam Pemerintah China

Akibat tak bisa mengantarkan paket berisi barang-barang China, FedEx pun mendapat kecaman dari pemerintah China sejak awal bulan Juni ini.

China segera meluncurkan penyelidikan terhadap FedEx untuk memeriksa paket Huawei yang gagal dikirim dengan penjelasan salah alamat.

"FedEx, sebagai perusahaan multinasional besar, harus menawarkan penjelasan yang masuk akal kepada publik. Dan mereka juga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang.

Sebelumnya, FedEx telah meminta maaf karena jasa pengirimannya menolak mengirimkan ponsel Huawei yang dikirim oleh salah satu penulis Inggris ke kantor majalah New York. Paket itupun dikembalikan ke pengirim dengan tulisan "paket dikembalikan oleh FedEx, karena masalah Pemerintah AS".

"Paket tersebut keliru dikembalikan ke pengirim, dan kami mohon maaf atas kesalahan operasional ini," kata juru bicara FedEx, Maury Donahue.

Maury menambahkan, perusahaan sedang berusaha meminimalkan gangguan kepada pelanggannya karena kebijakan ekspor AS di tengah bergejolaknya perang dagang.

"Kami menyesuaikan operasi untuk mematuhi lingkungan peraturan AS yang dinamis," ucap Maury.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber CNN
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com