[POPULER MONEY] Lapindo akan Tagih Rp 1,9 Triliun ke Pemerintah | Jepang Suka Tenaga Kerja asal Indonesia

Kompas.com - 27/06/2019, 06:32 WIB
Warga korban lumpur Lapindo mengikuti acara silaturahim dan doa bersama, menandai peringatan 11 tahun bencana di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (25/5/2017). Sejak Mei 2006 silam, semburan lumpur telah menggenangi 16 desa di tiga kecamatan yang membawa dampak besar bagi masyarakat sekitar hingga aktivitas perekonomian di Jawa Timur. AFP PHOTO / JUNI KRISWANTOWarga korban lumpur Lapindo mengikuti acara silaturahim dan doa bersama, menandai peringatan 11 tahun bencana di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (25/5/2017). Sejak Mei 2006 silam, semburan lumpur telah menggenangi 16 desa di tiga kecamatan yang membawa dampak besar bagi masyarakat sekitar hingga aktivitas perekonomian di Jawa Timur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lapindo Brantas mengaku unya tagihan ke pemerintah sebesar Rp 1,9 triliun. Uang tersebut diklaim sebagai piutang atas penanggulangan luapan lumpur di Sidoarjo.

Berita tersebut menjadi yang terpopuler sepanjang hari kemarin, Rabu (26/6/2019). Berita lainnya adalah alasan Jepang suka dengan tenaga kerja asal Indonesia.

Berikut berita terpopuler selengkapnya:

1. Lapindo Klaim Punya Tagihan ke Pemerintah Rp 1,9 Triliun, Ini Respons Kemenkeu

Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan punya utang ke pemerintah sebesar Rp 773,3 miliar. Di sisi lain, perusahaan juga mengklaim memiliki piutang ke pemerintah sebesar 128,24 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,9 triliun.

Piutang tersebut dinyatakan berasal dari dana talangan kepada pemerintah atas penanggulangan luapan Lumpur Sidoarjo yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya pada periode 29 Mei 2006 sampai 31 Juli 2007. Selengkapnya silakan baca di sini

2. Ini Alasan Orang Jepang Suka dengan Tenaga Kerja Asal Indonesia

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia, Masafuki Ishii mengaku negaranya mempunyai alasan tersendiri tertarik merekrut tenaga kerja berketerampilan asal Indonesia. Salah satunya karena potensi besar yang dimiliki tenaga kerja asal Indonesia. Apa alasannya yang lain? Silakan selengkapnya di sini

3. Pemerintah Berencana Pangkas Pembayaran Kompensasi Listrik ke PLN

Pemerintah berencana mengurangi pembayaran kompensasi kepada PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, hal ini diperlukan untuk mengurangi beban keuangan negara. Sebab, nilai subsidi listrik terus meningkat dari tahun ke tahun.

Padahal, sejak 2016 pemerintah sudah melakukan pendataan bagi golongan rumah tangga yang bisa menerima subsidi listrik di mana hanya pelanggan 450 VA dan 900 VA yang bisa menerima subsidi. Selengkanya baca di sini

4. Moeldoko: Pindahkan Kekuatan Militer ke Ibu Kota Baru, Enggak Kecil Itu Bos...

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta rencana pemindahan ibu kota tidak hanya digodok dari sisi anggaran semata. Menurut dia, ada hal penting lainnya yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah yakni soal pemindahan kekuatan militer ke ibu kota baru. Selengkapnya baca di sini

5. Ini 10 Kota Termahal di Dunia untuk Ekspatriat, 8 di Asia

Sebanyak 8 dari 10 kota termahal di dunia bagi para ekspatriat sepanjang tahun 2019 berada di Asia. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Mercer bertajuk 2019 Cost of Living Survey. Dilansir dari pernyataan resmi Mercer, Rabu (26/6/2019), kondisi ini merupakan dampa dari naiknya biaya barang-barang konsumsi untuk ekspatriat dan pergerakan pasar properti yang dinamis. Selengkapnya baca di sini

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X