Kementan Segera Kembangkan Komoditas Kopi di Jalur Trans Papua

Kompas.com - 27/06/2019, 09:45 WIB
Ruas jalan Trans Papua yang dilalui Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (10/5/2017).  Pembangunan ruas jalan tersebut ditargetkan rampung pada 2018. Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRRuas jalan Trans Papua yang dilalui Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (10/5/2017). Pembangunan ruas jalan tersebut ditargetkan rampung pada 2018.


KOMPAS.com
- Kementerian Pertanian ( Kementan) mengupayakan akan menanam kopi di sepanjang jalur Trans Papua dengan mengutamakan pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM) atau petani.

"Kopi yang akan ditanam adalah jenis Kopi Arabika karena merupakan salah satu komoditas yang sangat sesuai untuk wilayah pegunungan," ujar Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/6/2019).

Sarwo Edhy sendiri mengatakan itu dalam rapat koordinasi (rakor) pengembangan perluasan areal daerah penyangga Trans Papua, di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Selain menanam kopi, lanjut Edhy, pihaknya juga akan mengembangkan komoditas tanaman pangan dan hortikultura guna memenuhi kebutuhan pangan pokok secara berkelanjutan di sana. 

"Harapannya, Trans Papua memiliki makna dalam mendorong tumbuhnya pengembangan ekonomi komoditas dan melayani komunitas lokal di wilayah terpencil," katanya.

Baca jugaDalam 4 Tahun Terakhir Nilai Ekspor Pertanian Papua Meningkat

Lebih lanjut, Dirjen PSP membeberkan beberapa kritikal poin dalam usaha tani agar rencana di jalur Trans Papua tersebut berhasil. 

Di antaranya adalah lahan, prasarnana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen dan konomi biaya tinggi serta perubahan iklim.

"Dalam rangka pengembangan potensi lahan di wilayah Propinsi Papua, maka kepastian status lahan sebaiknya dapat dijamin clear dan clean guna pengembangan komoditas secara berkelanjutan," ujar Sarwo Edhy di Jakarta, Selasa (25/6).

Untuk itu, kata dia, Tim Staf Khusus Presiden akan memastikan status penggunaan lahan. Ini perlu agar tidak menjadi faktor penghambat untuk pengembangan komoditas pertanian di wilayah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Intan Jaya.

Koordinasi lintas sektor

Adapun untuk menindaklanjuti hasil rakor tersebut, Edhy mengatakan perlu adanya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

"Akan dibentuk Tim Kerja guna melakukan action ke depan dan peninjauan ke lokasi. Staf khusus akan laporkan ke pak presiden RI terkait peresmian jalan trans dan membukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan pada Agustus 2019," ujarnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X