Pemindahan Ibu Kota Tanpa Utang Khusus

Kompas.com - 27/06/2019, 11:02 WIB
Ilustrasi rupiah. THINKSTOCKS/FITRIYANTOANDIIlustrasi rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta terus digodok. Bahkan dipastikan pemerintah, lokasi pasti ibu kota baru akan diputuskan pada tahun ini.

Sementara itu pada 2020, masterplan baru termasuk detail dan desain di dalamnya akan dipersiapkan. Proses konstruksinya sendiri baru dimulai pada 2021-2024.

Setelah itu barulah pada 2024, tahap awal pemindahan ibu kota baru akan dimulai. Adapun pemindahan ibu kota dari Jakarta ditaksir akan menelan dana hingga Rp 446 triliun.

Hingga saat ini, pemerintah masih yakin biaya pemindahan ibu kota dari Jakarta tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brojonegoro mengatakan, hal ini sekaligus tidak akan membebani APBN sehingga peluang pemerintah mencari pendanaan dari utang akan mengecil.

"Makanya APBN-nya tidak mengganggu prioritas lain dan tidak diarahkan untuk utang," ujar Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (26/6/2019)

"Jadi kita tidak akan membuat utang khusus hanya untuk membangun ibu kota," sambungnya.

Dalam tahun ke tahun, utang pemerintah terus tumbuh sebagai konsekuensi dari pembangunan yang masif.

Posisi utang hingga akhir Mei 2019 mencapai Rp 4.571,89 triliun sedangkan asumsi PDB Rp 15.381,39 triliun.

Kementerian Keuangan  mencatatkan rasio utang pemerintah itu sebesar 29,72 persen terhadap PDB

Posisi utang Mei 2019 mengalami peningkatan dari April 2019 yang sebesar Rp 4.528 triliun.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X