PLN Bakal Ikut Pemerintah Soal Pemangkasan Kompensasi Listrik

Kompas.com - 28/06/2019, 07:09 WIB
Ilustrasi listrik SHUTTERSTOCKIlustrasi listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memberi sinyal untuk memangkas pembayaran kompensasi yang setiap tahun dibayarkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Penyebabnya, kompensasi yang dibayarkan pemerintah berpotensi terus melebar setiap tahunnya seiring dengan semakin besarnya selisih antara tarif tenaga listrik yang berlaku dengan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik.

Sebab, sejak 2017 lalu pemerintah belum juga menaikkan tarif listrik untuk pengguna listrik non subsidi.

EVP Corporate Communication and CSR PLN Dwi Suryo Abdullah mengatakan, PLN dalam rangka pengurangan kompensasi ini kemungkinan bakal turut menaikkan tarif dasar listrik (TDL).

Baca juga: Pemerintah Beri Sinyal Pangkas Kompensasi ke PLN, Bakal Ada Kenaikan Tarif Listrik?

 

Pihaknya pun bakal mengikuti keputusan pemerintah lantaran pemerintahlah yang memiliki otoritas penuh terkait hal tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Seperti yang kita ketahui, kompensasi adalah penggantian biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik yang harus dibayarkan pemerintah kepada PLN karena tarif penjualan tenaga listrik yang lebih rendah dibandingkan harga keekonomiannya," ujar Dwi di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

"Artinya jika memang ada wacana memangkas kompensasi tersebut, penyesuaian tarif listrik atau adjusment menjadi diperlukan," lanjut dia.

Mengutip Kontan.co.id, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 55 K/20/MEM/2019, besaran BPP PLN tahun 2018 mengalami penyesuaian. Secara nasional, BPP pembangkitan naik sekitar 9 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Baca juga: Pemerintah Berencana Pangkas Pembayaran Kompensasi Listrik ke PLN

Pada periode 1 April 2018 hingga 31 Maret 2019, BPP pembangkitan nasional dipatok sebesar Rp 1.025 per kilo watt hour (kWh) atau 7,66 cent dollar AS per kWh. Sedangkan, besaran BPP pembangkitan nasional pada 1 April 2019 hingga 31 Maret 2020 ditetapkan sebesar 1.119 per kWh atau 7,86 cent dollar AS per kWh.

Dengan pemangkasan kompensasi tersebut, diharapkan selisih antara harga keekonomian dengan TDF bisa terus ditekan hingga nol.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.