Sri Mulyani: Perang Dagang Lanjut, Ekonomi Dunia Hanya Capai 3,1 Persen

Kompas.com - 29/06/2019, 11:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China yang belum selesai akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia.

Pasalnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini terjadi lebih rendah karena risiko-risiko yang sifatnya negatif telah terjadi, yaitu ekskalasi dari ketegangan perdagangan, terutama antara AS dan China. Namun, sebetulnya secara menyeluruh dan munculnya sikap-sikap proteksionisme.

"Disebutkan oleh pertama Christine Lagarde yang menyampaikan dengan adanya risiko perang dagang ini pertumbuhan ekonomi dunia akan turun sebesar 0,5 persen," kata Menkeu di Osaka, Jepang, seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, Sabtu (29/6/2019).

Baca juga: Pertanyaan dan Nasihat Sri Mulyani untuk Mahasiswa UI Saat Uji Skripsi

Menurut Menkeu, dengan kondisi tersebut pertumbuhan ekonomi dunia yang tahun ini sudah 3,5 persen tahun depan diharapkan bisa lebih baik menjadi 3,6. Namun, kenyataannya akan berbeda kalau perang dagang kedua negara tersebut akan terus berjalan. Maka, pertumbuhannya hanya akan mencapai 3,1 persen.

"Jadi, ini risikonya sangat besar," katanya.

Sri Mulyani menilai, AS dan China masih terlihat ada jarak yang cukup signifikan dari para pimpinan, terutama dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pimpinan negara yang lain.

Apalagi, dalam sambutan Trump menyampaikan bahwa mereka mengungkapkan adanya isu perdagangan yang adil dan adanya timbal balik. Pentingnya memungkinkan level playing field dan tidak ada kebijakan yang dianggap tidak fair.

Dalam hal ini, bahkan digunakan kalimat predatory nation yang bisa memanfaatkan perekonomian AS.

"Ini menggambarkan bahwa di dalam konsep Trump bahwa masih ada negara-negara yang dianggap melakukan praktik-praktik yang dianggap merugikan Amerika Serikat," katanya.

Di sisi lain, lanjut Menkeu, Presiden Xi Jinping menganggap bahwa situasi ini disebabkan oleh kebijakan yang memang dibuat oleh suatu negara sehingga keinginan untuk bisa menciptakan win-win solution merupakan fungsi dari keinginan untuk memperbaiki atau menciptakan solusi itu sendiri atau tidak.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.