BEI Minta Garuda Tidak Telat Serahkan Revisi Laporan Keuangan

Kompas.com - 01/07/2019, 12:23 WIB
Direksi PT Bursa Efek Indonesia usai menggelar RUPST di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (26/6/2019). AMBARANIE NADIA KEMALADireksi PT Bursa Efek Indonesia usai menggelar RUPST di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bursa Efek Indonesia mengenakan denda Rp 250 juta kepada Garuda Indonesia karena melalukan pelanggaran dalam penyajian laporan keuangan Kuartal I 2019. BEI pun memberi tenggat waktu hingga 26 Juli 2019 kepada Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporannya.

Jika molor dari waktu tersebut, maka BEI bisa mengenakan sanksi.

"Ke depan kami pantau deadline dari penyampaian revisinya. Begitu melebihi dari jadwal, maka kami  akan lakukan tindakan," ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna di Gedung BEI, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Terkait sanksi diatur dalam Peraturan BEI Nomor I-H tentang Sanksi, di mana pengenaan sanksi dilakukan bertahap. Dalam peraturan tersebut dinyatakaan bahwa jika perusahaan terlambat memberikan revisi laporan keuangan selama 1 hingga 30 hari dari tenggat waktu, maka bursa akan memberikan surat peringatan tertulis pertama atau SP1.

Baca juga: Direksi dan Komisaris Garuda Indonesia Didenda Rp 100 Juta

Jika molor selama 31 hingga 60 hari, maka dikenakan SP 2 dan denda Rp 50 juta. Selanjutnya, jika mundur hingga 90 hari, dikenakan SP3 serta denda Rp 150 juta. Tak menutup kemungkinan BEI akan melakukan suspensi kepada Garuda jika tak kunjung melaporkan setelah mendapat peringatan ketiga.

"Proses suspensi mengikuti ketentuan yang ada," kata Nyoman.

Saat ini, kata Nyoman, BEI dalam posisi memonitor Garuda Indonesia dalam memperbaiki laporannya. Termasuk memberi masukan apa yang perlu direvisi sehingga laporannya bisa diterima.

"Kami akan monitor dengan ketat. Kalau analoginya, sebagai wali kelas kami tidak ingetin anak-anak kami kena sanksi," kata Nyoman.

Pengenaan sanksi dan perintah tertulis terhadap Garuda Indonesia, Direksi dan atau Dewan Komisaris, AP, dan KAP oleh OJK diberikan sebagai langkah tegas OJK untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia.

Baca juga: Garuda Kena Denda Rp 1,25 Miliar, Apa Saja?

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, selaku auditor laporan keuangan Garuda Indonesia.

Sanksi diberikan setelah Kemenkeu memeriksa AP/KAP tersebut terkait permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018.

Dalam pemeriksaan itu Kemenkeu menemukan adanya pelanggaran, khususnya pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X