Hasil Pertemuan G20 di Bidang Ekonomi Digital

Para pemimpin G20 juga sangat memperhatikan komitmen mereka untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi terorisme melalui penggunaan internet.

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Telat Merespons Ekonomi Digital

Contoh kecaman keras yang diberikan adalah penayangan serangan teroris di Christchurch (Selandia Baru) yang ditayangkan langsung melalui platform media sosial. Internet tidak boleh dijadikan tempat untuk merekrut, menghasut dan mempersiapkan segala tindakan terorisme.

Semua platform online diminta untuk tidak memfasilitasi terorisme dengan memanfaatkan teknologi internet dan inovasi digital. G20 sangat mendukung kelanjutan dari forum Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT) yang tengah merumuskan kolaborasi dan pemahaman lintas industri untuk mencegah terorisme.

Masih tentang dunia digital, untuk sementara ini, aset-kripto (crypto-assets) dianggap bukan sebagai suatu ancaman bagi stabilitas keuangan global. Namun demikian, perkebangannya akan dipantau secara ketat terutama apabila terdapat risiko yang dapat muncul.

Terutama kemungkinan implikasi dari teknologi keuangan yang terdesentralisasi dan bagaimana para pemangku kebijakan dapat melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Walaupun tidak disebutkan secara langsung, isu ini tentu saja berkaitan erat dengan pengumuman Facebook yang akan meluncurkan mata uang kripto bernama Libra.

Sedangkan untuk melawan tindakan pencucian uang dan terorisme melalui penggunaan aset virtual, pemimpin G20 menegaskan komitmen untuk penerapan standar terbaru dari Financial Action Task Force (FATF).

Dalam pertemuan puncak di Osaka ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan usulan Indonesia mengenai Inclusive Digital Economy Accelerator Hub (IDEA Hub) yaitu tempat mengkurasi, mengelola dan berbagi pengalaman model bisnis digital para Unicorn anggota G-20.

Pelaksanaan IDEA HUB ini dapat dilakukan dengan tiga area model bisnis yaitu: ekonomi berbagi (sharing economy); digitalisasi tenaga kerja (workforce digitalization) dan inklusi keuangan (financial inclusion). Melalui tiga area ini, pemerintah Indonesia yakin dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

Kesepakatan di bidang ekonomi digital dari G20 ini tentu saja sangat dinantikan tindakan dan implementasinya secara nyata. Terutama bagaimana dunia nantinya menghadapi mata uang kripto yang sudah mulai bermunculan secara sporadis dan dapat menggantikan mata uang yang berlaku saat ini. Pemerintah Indonesia tentu saja juga harus siap mengantisipasinya.