Program Listrik 35.000 MW Jokowi Baru Terealisasi 10 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo punya ambisi untuk membangun pembangkit listrik mencapai 35.000 Megawatt (MW). Namun, hingga Juni 2019 program tersebut baru terealisasi sebesar 10 persen.

Berdasarkan data dari Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, hingga 15 Juni 2019 program tersebut baru 3.617 MW atau 10 persen dari total program 35.000 MW yang mencapai tahap commercial operation date (COD).

Adapun yang masih tahap konstruksi sebesar 20.119 MW atau 57 persen dari target.

“Sampai akhir tahun bisa tambah 2,2 GW yang datang dari enam proyek, lima di antaranya adalah IPP (independent power producer),” ujar Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Rida menjelaskan, 10 persen proyek yang telah operasi atau COD tersebut sebagian besar terdiri dari PLTG/MG, PLTM dan EBT Skala kecil (PLTS, PLTBn, PLTBm, PLTBg).

“Karena masa konstruksi pembangkit jenis tersebut memang relatif singkat (sekitar 12-24 bulan)," kata Rida.

Sedangkan 57 persen proyek yang masih tahap konstruksi terdiri dari PLTGU, PLTU, PLTP dan PLTA.

“Persiapan proyek dan proses konstruksi pembangkit jenis tersebut membutuhkan waktu yang relatif lebih lama,” ucap dia.

Adapun priyek yang sudah masuk kontrak atau Purchasing Power Agreement (PPA) sebesar 9.515 MW (27 persen. Dengan demikian proyek yang belum kontrak/PPA tersisa 2.187 MW (6,17 persen).

Proyek pembangkit yang telah kontrak/PPA, saat ini dalam proses pemenuhan persyaratan pendanaan agar tercapai financial closing atau effective date. Untuk mencapainya harus menyelesaikan antara lain pembebasan lahan dan izin lingkungan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, program pembangkit listrik 35.000 Megawatt baru bisa rampung pada 2026.

“Program 35.000 MW itu program peningkatan kapasitas pembangkit yang akan kita selesaikan mungkin sampai 2026," ujarnya usai peresmian PLTU Cilacap Ekspansi 1x660 di Cilacap, Senin (25/2/2019).

Meski menyebut tahun 2026, namun Jonan mengatakan bahwa itu baru perkiraan saja. Sebab, ini tergantung dari proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dikonversikan menjadi prediksi permintaan tambahan tenaga listrik.