Buwas Sebut Regulasi hingga Kartel Sebabkan Kinerja Bulog Tak Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) kerap dianggap tak mumpuni dalam menstabilkan harga dan kualitas Sembilan Bahan Pokok (sembako).

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan ketidakoptimalan kinerja Bulog disebabkan oleh berbagai kendala, mulai dari kurangnya sinergi antara Bulog dengan kementerian, regulasi yang belum jelas, hingga ulah kartel yang memanfaatkan pasar.

"Kenapa ini bisa terjadi? Memang kita harus akui belum adanya sinergi dalam semua hal, terutama masalah pangan ini," kata Budi, yang akrab disapa Buwas, di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Baca juga: Buwas Rela Hengkang Kalau Mensos Serap 100 Persen Program Bansos

Kurangnya sinergi antar lembaga pemerintahan itu terlihat ketika panen mengalami keberhasilan namun tak mampu terserap baik oleh Perum Bulog karena keterbatasan dana. Sebab, selama ini Bulog menyerap bahan pangan dengan dana pinjaman sekaligus bunga komersial, bukan menggunakan APBN.

"Ancama kedua adalah kualitas pangan. Ini tidak bisa dihindari. Yang namanya pangan pasti ada penurunan kualitas yang berkaitan dengan harga. Kalau makin turun kualitasnya, pasti harga rendah. Sementara semakin lama juga bunga kita makin tinggi. Nah ini menjadi dilema," papar Buwas.

Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini juga menyebut kendala regulasi yang belum pasti berkontribusi membuat kinerja Bulog tidak optimal. Pun kewenangan perihal komoditas yang seluruhnya tak dikendalikan Bulog.

Baca juga: Buwas: Bulog Lepas 50.000 Ton Beras Supaya Tak Busuk di Gudang

"Regulasi saat ini kita belum punya kepastian. Bulog punya tugasnya pasti, tapi pemahaman tugas Bulog secara keseluruhan untuk masyarakat belum ada. Karena masih ada kewenangan yang dipegang oleh kementerian dan lembaga sehingga ada tarik ulur di sini," kata Buwas.

Ulah jejaring kartel yang menguasai pasar dalam negeri dan memainkan harga sejumlah komoditas beberapa waktu belakangan pun menyebabkan kinerja Bulog tak optimal dalam menjaga stabilisasi bahan pangan. Padahal, Bulog yang seharusnya menjadi badan pemerintah dalam menstabilkan bahan pangan tanpa ada kepentingan mencari untung.

Untuk menghindari hal itu terjadi lagi, dia meminta segala program pemerintah terkait masalah pangan seluruhnya diserahkan kepada Bulog.

"Kalau program pemerintah soal masalah pangan 100 persen diserahkan kepada Bulog, saya yakin tidak ada kartel. Mati semua. Ya, seperti itu memang kondisinya," pungkasnya.