Buwas: Ini Gila Saja...

Kompas.com - 02/07/2019, 18:32 WIB
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam sambutannya sela-sela acara Halal Bihalal Perum Bulog di Jakarta, Selasa (2/7/2019). FIKA NURUL ULYADirektur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam sambutannya sela-sela acara Halal Bihalal Perum Bulog di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pihaknya siap jika badan usaha yang dipimpinnya harus beralih ke arah komersial. Hal ini menyusul kewenangan soal penyaluran bantuan pangan yang seharusnya diserahkan kepada Bulog, malah dibatasi Kementerian Sosial.

Langkah ini dia ambil untuk mencegah busuknya stok beras di gudang Bulog yang mencapai 2,3 juta ton, mendekati ambang batas kapasitas gudang sebanyak 2,7 ton.

"Ya sudah tidak apa-apa. Saya (Bulog) fokus kepada operasi pasar, dan Bulog akan pure ke komersial, ketimbang beras di gudang busuk," kata Budi Waseso alias Buwas di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Adapun Buwas merasa penyempitan wewenang itu terlihat karena kecilnya opsi penyaluran beras dari program pemerintah, yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT). Dalam program BPNT tersebut, Bulog hanya diizinkan menyalurkan beras sebesar 70 persen dari sisi 30 persen.

Sementara 70 persen dari 100 persen justru dialirkan Mensos ke pasar bebas.

"Ini sih gila aja menurut saya," ucapnya.

Buwas menilai, terbatasnya kewenangan ini membuat peranan bisnis Bulog seperti pihak swasta yang menyalurkan beras komersial. Padahal seharusnya kewenangan soal pangan murni diserahkan kepada Bulog untuk mencegah permainan kartel yang tengah menguasai pasar.

"Program pemerintah seharusnya mengutamakan Bulog termasuk BPNT. Tapi ini ada pemahaman seolah-olah Bulog pure berbisnis. Lupa, bahwa tugas kita adalah tugas pengabdian untuk seluruh negara sementara pihak lain mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok," ucap Buwas.

"Maka beras yang 2,3 ton di gudang itu dijual saja untuk pasar bebas. Kalau enggak begitu beras Bulog enggak bakal keluar, otomatis serapan Bulog akan berhenti. Busuklah beras itu," lanjutnya.

Untuk itu, dia pun meminta segala program pemerintah terkait masalah pangan seluruhnya diserahkan kepada Bulog.

"Kalau program Pemerintah soal masalah pangan 100 persen diserahkan kepada Bulog, saya yakin tidak ada kartel. Mati semua. Ya, seperti itu memang kondisinya," pungkasnya.

Selama ini, untuk mendistribusikan stok beras CBP dan menghindari kerusakan beras di gudang, Bulog melakukan berbagai upaya hilirisasi.

Adapun hilirisasi tersebut antara lain, program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), menjual komersial lewat Rumah Pangan Kita (RPK) dan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X