Kompas.com - 03/07/2019, 17:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha 43 entitas yang diduga tak mengantungi izin usaha pada 18 Juni 2019.

Kegiatan entitas tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Sebagian besar entitas yang ditutup jenis kegiatannya adalah trading forex sebanyak 38 entitas. Disusul dengan dua entitas investasi uang, dua entitas multilevel marketing, dan satu entitas investasi perdagangan saham.

"Sehingga, total kegiatan usaha yang diduga merupakan investasi ilegal dan dihentikan Satgas Waspada Investasi selama tahun 2019 sejumlah 163 entitas," ujar Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam siaran pers, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: Satgas Waspada Investasi Hentikan 73 Entitas Investasi Tanpa Izin

Menurut Tongam, penawaran investasi ilegal semakin mengkhawatirkan dan berbahaya bagi ekonomi masyarakat. Sebab, para pelaku memanfaatkan masyarakat yang kurang paham dengan investasi dengan menawarkan imbal hasil yang tak wajar.

Kegiatan dan produk yang ditawarkan pun tidak berizin karena niat pelaku mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat.

Untuk itu, Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya.

"Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima," kata Tongam.

Secara berkesinambungan kata Tongam, Satgas melakukan upaya preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari kerugian investasi ilegal. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila terdapat penawaran investasi yang tidak masuk akal.

Berikut imbauan Satgas terkait hal yang pelru diperhatikan masyarakat sebelum berinvestasi:

1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loket Stasiun Sukabumi Dirusak Calon Penumpang, KAI Pastikan Layanan Berjalan Normal

Loket Stasiun Sukabumi Dirusak Calon Penumpang, KAI Pastikan Layanan Berjalan Normal

Whats New
Harga Kebutuhan Pokok Naik Jelang Nataru,  Mulai dari Cabai, Telur hingga Beras

Harga Kebutuhan Pokok Naik Jelang Nataru, Mulai dari Cabai, Telur hingga Beras

Whats New
Liburan Akhir Tahun tapi Dana Enggak Cukup? Simak Penawaran dari Bank Ini

Liburan Akhir Tahun tapi Dana Enggak Cukup? Simak Penawaran dari Bank Ini

Whats New
Akuisisi ASDP ke Penyeberangan Swasta Dinilai Positif untuk Perkuat Layanan

Akuisisi ASDP ke Penyeberangan Swasta Dinilai Positif untuk Perkuat Layanan

Whats New
Simak Nilai Ambang Batas Seleksi PPPK Nakes yang Bakal Lolos

Simak Nilai Ambang Batas Seleksi PPPK Nakes yang Bakal Lolos

Whats New
Ini Tiga Cara Kembalikan Kredibilitas Asuransi di Mata Masyarakat

Ini Tiga Cara Kembalikan Kredibilitas Asuransi di Mata Masyarakat

Whats New
Superindo Gandeng UGM dan Global Food Partners (GFP) Tingkatkan Ketersediaan Telur Bebas Kandang Sekat

Superindo Gandeng UGM dan Global Food Partners (GFP) Tingkatkan Ketersediaan Telur Bebas Kandang Sekat

Whats New
Sri Mulyani Pastikan Anggaran IKN Tak Berubah Meski UU IKN Direvisi

Sri Mulyani Pastikan Anggaran IKN Tak Berubah Meski UU IKN Direvisi

Whats New
Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal IV-2022 Bisa di Bawah 5 Persen

Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal IV-2022 Bisa di Bawah 5 Persen

Whats New
GOTO ARB 10 Kali Berturut-turut, Harga Sahamnya Diperdagangkan Rp 93 per Lembar

GOTO ARB 10 Kali Berturut-turut, Harga Sahamnya Diperdagangkan Rp 93 per Lembar

Whats New
Upaya BCA dan BRI Cegah Kasus Pembobolan Rekening Nasabah Berkedok Penipuan Terulang

Upaya BCA dan BRI Cegah Kasus Pembobolan Rekening Nasabah Berkedok Penipuan Terulang

Whats New
Masih Merah, IHSG Awal Sesi Tinggalkan Level 6.800

Masih Merah, IHSG Awal Sesi Tinggalkan Level 6.800

Whats New
Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik hingga 2024, Ini Rincian Tarifnya

Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik hingga 2024, Ini Rincian Tarifnya

Earn Smart
Fintech Lending Modalku Catat Produk Pinjaman Khusus Karyawan Tumbuh 600 Persen

Fintech Lending Modalku Catat Produk Pinjaman Khusus Karyawan Tumbuh 600 Persen

Whats New
Sri Mulyani Beberkan Nasib Aset Negara Rp 1.464 Triliun saat Ibu Kota Pindah ke IKN

Sri Mulyani Beberkan Nasib Aset Negara Rp 1.464 Triliun saat Ibu Kota Pindah ke IKN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.