Kompas.com - 03/07/2019, 18:44 WIB
Ilustrasi materai Rp 6.000 dok Tribun KaltimIlustrasi materai Rp 6.000

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan usulan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai. Usulan tersebut mencakup tarif bea meterai yang baru, batasan pengenaan bea meterai, hingga obyek bea meterai.

Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Rabu (3/7/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah usulan. Pertama, meningkatkan dan mengubah tarif bea meterai menjadi hanya satu tarif sebesar Rp 10.000 per lembar.

Tarif tersebut mempertimbangkan kondisi pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang sudah jauh meningkat dibandingkan tahun 2000 lalu saat terakhir kali tarif bea meterai dinaikkan.

“Masih ada potensi penerimaan bea meterai tanpa memberatkan masyarakat dengan menggunakan pendekatan rasio beban bea meterai terhadap pendapatan per kapita,” ujar Sri Mulyani.

Baca juga: DJP Imbau Masyarakat Hati-hati saat Terima Tawaran Meterai

Kedua, pemerintah mengusulkan untuk menyederhanakan batasan pengenaan bea meterai. Sebelumnya, dokumen yang menyatakan penerimaan uang dengan nominal di bawah Rp 250.000 tidak dikenakan bea meterai.

Dokumen penerimaan uang dengan nominal antara Rp 250.000 sampai Rp 1 juta dikenakan bea meterai Rp 3.000, sedangkan dokumen dengan nominal di atas Rp 1 juta dikenakan bea meterai Rp 6.000.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Usulan pemerintah yang baru, batasan tersebut disederhanakan menjadi hanya satu batasan saja dan nilainya ditingkatkan menjadi Rp 5 juta sebagai batas minimal nominal dokumen. Jadi, dokumen dengan nilai nominal di bawah Rp 5 juta bebas dari bea meterai, sedangkan dokumen dengan nominal di atas Rp 5 juta dikenakan bea meterai tunggal Rp 10.000.

“Jadi, meski tarif diusulkan meningkat, RUU juga menegaskan keberpihakan pemerintah pada UMKM karena batasan nilai nominal dokumen dinaikkan (menjadi Rp 5 juta),” tutur Sri Mulyani.

Ketiga, pemerintah juga mengusulkan agar dokumen yang menjadi obyek bea meterai tidak hanya terbatas pada dokumen kertas. Pasalnya, seiring perkembangan teknologi dan informasi, kebiasaan masyarakat bertransaksi semakin banyak menggunakan jaringan internet dan dokumen digital.

“Banyak dokumen yang diproduksi dalam bentuk digital dan belum dapat saat ini dikenakan bea meterai. Dalam RUU diusulkan perluasan definisi dokumen, menjadi termasuk dokumen digital selain kertas,” lanjutnya.

Baca juga: Waspadai Meterai Palsu, Dijual di Bawah Harga Seharusnya

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir Bakal Bawa Cucu Pertamina dan ASDP IPO di 2022

Erick Thohir Bakal Bawa Cucu Pertamina dan ASDP IPO di 2022

Whats New
Penggunaan Layanan Telemedicine Diprediksi Akan Terus Meningkat

Penggunaan Layanan Telemedicine Diprediksi Akan Terus Meningkat

Whats New
Sering Pakai Dompet Digital? Waspada Modus Penipuan Ini

Sering Pakai Dompet Digital? Waspada Modus Penipuan Ini

BrandzView
Strategi BEI Tingkatkan Investasi Hijau di Pasar Modal

Strategi BEI Tingkatkan Investasi Hijau di Pasar Modal

Whats New
Ditopang Pemulihan Ekonomi dan Likuiditas Melimpah, Kredit Perbankan 2022 Diproyeksi Tumbuh hingga 8 Persen

Ditopang Pemulihan Ekonomi dan Likuiditas Melimpah, Kredit Perbankan 2022 Diproyeksi Tumbuh hingga 8 Persen

Whats New
Pemerintah akan Menambah Masa Karantina WNI dan WNA dari Luar Negeri Jadi 10 Hari

Pemerintah akan Menambah Masa Karantina WNI dan WNA dari Luar Negeri Jadi 10 Hari

Whats New
Dirjen Pajak ke Jajarannya: Jangan Korupsi! Jabatan adalah Amanah

Dirjen Pajak ke Jajarannya: Jangan Korupsi! Jabatan adalah Amanah

Whats New
Mau Jadi Seller Tepercaya? Daftarkan Rekening UMKM ke Kemenkominfo

Mau Jadi Seller Tepercaya? Daftarkan Rekening UMKM ke Kemenkominfo

Whats New
Daftar Jalan Tol yang Terapkan Ganjil Genap saat Libur Natal dan Tahun Baru 2022

Daftar Jalan Tol yang Terapkan Ganjil Genap saat Libur Natal dan Tahun Baru 2022

Whats New
IHSG Sesi I Berhasil Bangkit, Asing Borong TLKM, PTBA, dan BBCA

IHSG Sesi I Berhasil Bangkit, Asing Borong TLKM, PTBA, dan BBCA

Whats New
Waspada, 3 Kejahatan Siber Ini Kerap Serang UMKM

Waspada, 3 Kejahatan Siber Ini Kerap Serang UMKM

Whats New
Antara Ahok, Erick Thohir, dan Arya Sinulingga soal Kontrak yang Bikin Rugi BUMN

Antara Ahok, Erick Thohir, dan Arya Sinulingga soal Kontrak yang Bikin Rugi BUMN

Whats New
Ketua KPK: Suap-menyuap dan Pemerasan Rentan Terjadi dengan Insan Perpajakan

Ketua KPK: Suap-menyuap dan Pemerasan Rentan Terjadi dengan Insan Perpajakan

Whats New
Daftar UMK Banten 2022: UMK Cilegon 2022 Ungguli Tangerang dan Tangsel

Daftar UMK Banten 2022: UMK Cilegon 2022 Ungguli Tangerang dan Tangsel

Whats New
Grab Bakal IPO di Bursa Nasdaq, Apa Itu?

Grab Bakal IPO di Bursa Nasdaq, Apa Itu?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.