Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kepemimpinan Pak Jokowi Selama 5 Tahun Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Ini Luar Biasa..."

Kompas.com - 03/07/2019, 21:08 WIB
Mutia Fauzia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai calon presiden terpilih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus dirampungkan, terutama di sektor ekonomi.

Wakil Ketua Umum Asosisiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani memaparkan, setidaknya terdapat tiga hal yang harus menjadi fokus kebijakan Jokowi dalam lima tahun kepemimpinannya mendatang, yaitu terkait ketenagakerjaan, perpajakan, dan industrialisasi.

Dia pun menegaskan, ada beberapa hal yang sudah dilakukan Jokowi dalam lima tahun belakangan, meski di beberapa bidang perlu ditingkatkan.

"Kepemimpinan Pak Jokowi selama lima tahun membangun infrastruktur dan konektivitas ini luar biasa walau tentu masih perlu dilanjutkan," ujar Shinta di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: Bahas Investasi, Jokowi Bakal Bertemu Bos SoftBank

"Dari segi apa yang perlu diperbaiki ke depan, masukan bukan berarti belum dimulai ya tetapi ada keberlanjuta, artinya melanjutkan pekerjaan-pekerjaan lampau, apa yag sudah jalan tapi belun selesai, dan apa yang tidak begitu baik diperbaiki," lanjut dia.

Di bidang ketenagakerjaan, selain meningkatkan daya siang, Shinta mengatakan pemerintahan Jokowi mendatang harus bisa menyesuaikan ketersediaan tenaga kerja dengan industri.

Sebab, selama ini terdapat kesenjangan antara kebutuhan industri dengan tenaga kerja yang dihasilkan oleh produk pendidikan.

"Dari segi link and match human capital development karena kita mengkhawatirkan apa yang keluar dari pendidikan enggak bisa di-absorb industri, ini sangat penting melihat future of job seperti ada dan juga pengalihan dari teknologi," ujar dia.

Jokowi dinilai juga perlu untuk menyelesaikan masalah perpajakan, baik dari segi revisi undang-undang, peningkatan potensi PPN dan PPh, juga administrasi pajak.

"Fokus pajak ini kita tidak bisa hanya melakukan intensifikasi tapi ekstensifikasi agar lebih banyak base membayar pajak," ujar dia.

Mengenai industrialisasi, Shinta menilai, Jokowi harus kian mengintensifkan industrialisasi, terutama industri hulu. Sebab, selama ini 70 persen bahan baku industri di Indonesia berasal dari impor sementara Indonesia saat ini harus bisa meningkatkan ekspor agar ketahanan ekonomi dalam negeri kian baik.

"Soal ekspor selalu melihat bagaimana bisa bersaing dengan negara lain, membuka pasar baru ini ada kaitannya dengan promosi Indonesia as a brand," tukas Shinta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lebih Efisien, Ini Manfaat Aplikasi Kasir Accurate POS untuk Operasional Bisnis Modern

Lebih Efisien, Ini Manfaat Aplikasi Kasir Accurate POS untuk Operasional Bisnis Modern

Smartpreneur
OJK Sebut Kredit Produktif Korporasi Melesat, Ini Penyebabnya

OJK Sebut Kredit Produktif Korporasi Melesat, Ini Penyebabnya

Whats New
Tingkat Penggangguran di AS Terus Meningkat, Indikator Menuju Resesi?

Tingkat Penggangguran di AS Terus Meningkat, Indikator Menuju Resesi?

Whats New
Serba Salah Kelas Menengah

Serba Salah Kelas Menengah

Whats New
Dibayangi Pelemahan Rupiah dan 'Capital Outflow', Ekonomi RI Diprediksi Stagnan

Dibayangi Pelemahan Rupiah dan "Capital Outflow", Ekonomi RI Diprediksi Stagnan

Whats New
[POPULER MONEY] Pada 2027, Orang Tak Bisa Asal Beli Elpiji 3 Kg | 20 Persen Karyawan di Dunia Alami Kesepian

[POPULER MONEY] Pada 2027, Orang Tak Bisa Asal Beli Elpiji 3 Kg | 20 Persen Karyawan di Dunia Alami Kesepian

Whats New
Dalam Setahun Rupiah Melemah Hampir 10 Persen, Ekonom: Ini Tidak Baik untuk Perekonomian RI...

Dalam Setahun Rupiah Melemah Hampir 10 Persen, Ekonom: Ini Tidak Baik untuk Perekonomian RI...

Whats New
Bahaya Wacana Kenaikan Rasio Utang Pemerintah, Pajak Bisa Tambah Naik

Bahaya Wacana Kenaikan Rasio Utang Pemerintah, Pajak Bisa Tambah Naik

Whats New
Simak 10 Tips Investasi di Pasar Modal bagi Pemula

Simak 10 Tips Investasi di Pasar Modal bagi Pemula

Earn Smart
Pantau Dampak Pelemahan Rupiah, Kemenhub: Belum Ada Maskapai yang Mengeluh

Pantau Dampak Pelemahan Rupiah, Kemenhub: Belum Ada Maskapai yang Mengeluh

Whats New
Cara Cek Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak

Cara Cek Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak

Whats New
Pengamat: Starlink Harusnya Jadi Penyedia Akses bagi Operator Telekomunikasi...

Pengamat: Starlink Harusnya Jadi Penyedia Akses bagi Operator Telekomunikasi...

Whats New
Studi Ungkap 20 Persen Karyawan di Dunia Mengalami Kesepian, Ini Cara Mengatasinya

Studi Ungkap 20 Persen Karyawan di Dunia Mengalami Kesepian, Ini Cara Mengatasinya

Work Smart
PGN Sebut Penjualan Gas Bumi di Jawa Barat Mencapai 45 BBTUD

PGN Sebut Penjualan Gas Bumi di Jawa Barat Mencapai 45 BBTUD

Whats New
Kemenhub dan US Coast Guard Jajaki Peluang Kerja Sama Pengembangan SDM KPLP

Kemenhub dan US Coast Guard Jajaki Peluang Kerja Sama Pengembangan SDM KPLP

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com