Penyaluran KUR Hingga Mei 2019 Didominasi Kredit ke UMKM

Kompas.com - 03/07/2019, 21:36 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ketika ditemui usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (25/6/2019). MUTIA FAUZIAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ketika ditemui usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Mei 2019 sebesar Rp 65,5 triliun atau 46,8 persen dari target tahun 2019 sebesar Rp 140 triliun.

Pengucuran kredit didominasi skema KUR Mikro atau untuk UMKM sebesar 65,1 persen. Sementara untuk KUR kecil ambil andil 34,58 persen dan KUR TKI 0,35 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penyaluran KUR Semester I Tahun 2019

"Sebagaimana data penyaluran telah menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil,” ujar Darmin, sebagaimana dikutip dalam siaran pers, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: Di Forum PBB, BRI Ceritakan Kiat Berdayakan UMKM

Adapun total realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 hingga 31 Mei 2019 sebesar Rp 398,9 triliun dengan outstanding Rp 149,5 triliun dan kredit bermasalah sebesar 1,35 persen. Sementara itu, Pulau Jawa masih mendominasi penyaluran KUR dengan porsi sebesar 55,5 persen, diikuti dengan Sumatera dan Sulawesi masing-masing sebesar 20,2 persen dan 9,9 persen.

Dari sektor ekonomi, porsi penyaluran KUR sektor produksi yang meliputi pertanian, perikanan, industri, konstruksi, pariwisata dan jasa - jasa hingga 31 Mei 2019 sebesar 42,9 persen dari target sebesar 60 persen tahun ini.

Dalam rakor tersebut pun diusulkan anggaran subsidi bunga KUR dalam APBN sebesar Rp 13,77 triliun dengan asumsi perhitungan plafon KUR Tahun 2020 sebesar Rp 150 triliun atau disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Selain itu, pemerintah juga memperluas pembiayaan KUR syariah yang bisa disalurkan dengan akad syariah tidak hanya murabahah, tapi juga musyarakah, ijarah, dan mudharabah.

“Saat ini, KUR syariah bisa disalurkan dengan akad syariah lainnya sepanjang tidak merubah proses bisnis KUR,” kata Darmin.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X