Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bambang P Jatmiko
Editor

Penikmat isu-isu ekonomi

Garuda Indonesia, Nama Besar dan Kepentingan-kepentingan di Baliknya

Kompas.com - 04/07/2019, 07:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Namun memahami isu Garuda Indonesia, harus dilakukan secara menyeluruh. Termasuk menakar berbagai kemungkinan setelahnya.

Bagaimanapun, ada banyak kepentingan yang bermain. Mulai dari hanya sekadar cari panggung, hingga memang ingin menggoreng isu untuk kepentingan ekonomi.

Saya sempat berdiskusi dengan seorang komisaris BUMN yang juga menjadi pelaku pasar. Gara-gara isu yang muncul belakangan ini, saham Garuda Indonesia menjadi terpuruk.

Dari yang sebelumnya berada di level Rp 600-an per saham di awal 2019, menjadi hanya di kisaran Rp 300-an per saham di pertengahan tahun.

Dampaknya, pemodal yang ingin memborong saham Garuda pun, bisa melakukannya dengan harga yang jauh lebih murah. Investor (swasta) yang ingin menguasai Garuda semakin leluasa menambah sahamnya karena harganya murah.

Dengan kata lain, ada investor yang berbicara tentang keburukan sebuah perusahaan, namun dia sendiri yang memborong saham perusahaan yang telah jatuh itu. Sehingga, dia bisa menguasai secara mudah saham dari perusahaan yang dijatuhkan reputasinya itu.

Kemungkinan-kemungkinan seperti itu sangat terbuka, dan otoritas pasar modal perlu juga mencermati hal ini pada Garuda Indonesia.

Bagaimanapun, Garuda Indonesia merupakan wajah dari pemerintah. Reputasi maskapai ini mencerminkan reputasi pemerintah. Jika reputasi BUMN penerbangan ini jatuh, wajah pemerintah pun ikut tercoreng.

Karena itu, sangat penting untuk menjaga reputasi maskapai ini. Tak hanya oleh direksi yang memang harus bekerja secara comply terhadap berbagai aturan, namun juga pihak lain: otoritas terkait, Kementerian BUMN, dan terlebih lagi pemegang sahamnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com