Mendag Enggar, Misi Dagang, Persempit Impor, hingga Dipanggil KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Berlatarbelakang sebagai politisi dan pengusaha, Enggartiasto Lukita adalah Menteri Perdagangan yang ditunjuk Presiden Joko Widodo pada resuffle kabinet jilid II tahun 2016.

Politisi dari partai Nasdem ini dipilih untuk menggantikan jabatan Mendag yang sebelumnya dipegang oleh Thomas Lembong, yang kini menjabat di BKPM.

Sebelum berkiprah di Partai Nasdem, pria yang merupakan lulusan IKIP Bandung ini awalnya berkiprah di Partai Golkar. Enggar sempat menjabat jadi DPR Fraksi Golkar dan Wakil Bendahara Umum Golkar.

Di tahun 2013, dia bergabung dengan Nasdem. Enggar mengukuhkan posisinya sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Nasdem.

Selain berkiprah di bidang politik, dia juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama besar di beberapa perusahaan properti, antara lain PT Bangun Tjipta Pratama, PT Kemang Pratama, PT Kartika Karisma Indah, dan sejumlah PT lainnya.

Prestasi

Pria kelahiran 12 Oktober 1951 di Cirebon ini tahun lalu mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari UPI Bandung karena dianggap telah berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian dan kewirausahaan Indonesia. 

Kementrian Perdagangan sendiri memang punya beragam agenda yang memunculkan wirausaha baru di era industri 4.0. Pun menaikkelaskannya di tingkat nasional, sebut saja ajang Good Design Indonesia yang masih berlangsung hingga November 2019.

Enggar dan jajaran pejabat di Kementrian Perdagangan memfasilitasi pelatihan untuk desainer sekaligus membawa produknya ke kancah internasional, seperti Jepang.

Kurangi Impor

Di tahun 2016, Enggar mengaku prestasinya adalah tak ada impor beras. Tentu hal ini bukan prestasi perorangan, tapi prestasi pemerintah bersama. Tapi Enggar yang saat itu baru menjabat jadi Mendag, turut punya andil besar dalam rencana eskpor maupun impor beras.

"Rekomendasi impor yang dikeluarkan pada 2016 hanya untuk komoditas gula dan daging sapi. Komoditas yang lain saya enggak mau ngeluarin. Ngapain, kalau kita ada (produksinya)," pungkas Enggar.

Dia juga berharap komoditas beras tak lagi menjadi beban penyumbang inflasi pada 2019. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beras menjadi komoditas kedua setelah bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi penyumbang inflasi terbesar sepanjang 2018.

Komitmennya menekan jumlah impor bahan pangan juga terlihat saat dia dan Ombudsman menolak impor bawang putih asal China. Dia menilai, stok bawang putih masih sangat cukup dan ingin mempertimbangkan nasib petani lokal.

"Jadi kita sesuai dengan menteri pertanian, saya ikuti betul. Sebab kasihan petani yang sudah menanam itu dari KPPU dan Ombudsman juga menyampaikan itu. Jadi kita ikuti (tidak mengimpor bawang)," kata Enggar.

Misi Dagang

Tahun 2019, Enggar sempat memaparkan kinerja capaian Kementrian Perdagangan soal Misi Dagang, yaitu salah satu jurus Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan penjualan produksi dalam negeri ke negara lain.

Enggar mengklaim Indonesia berhasil meneken misi dagang dengan 13 negara di tahun 2018. Adapun total nilai transaksinya sebesar 14,73 miliar dollar AS atau Rp 209,17 triliun (kurs Rp 14.200 per dollar AS).