Mendag Enggar, Misi Dagang, Persempit Impor, hingga Dipanggil KPK

Kompas.com - 05/07/2019, 09:06 WIB
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (12/6/2019). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA KEMALAMenteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Berlatarbelakang sebagai politisi dan pengusaha, Enggartiasto Lukita adalah Menteri Perdagangan yang ditunjuk Presiden Joko Widodo pada resuffle kabinet jilid II tahun 2016.

Politisi dari partai Nasdem ini dipilih untuk menggantikan jabatan Mendag yang sebelumnya dipegang oleh Thomas Lembong, yang kini menjabat di BKPM.

Sebelum berkiprah di Partai Nasdem, pria yang merupakan lulusan IKIP Bandung ini awalnya berkiprah di Partai Golkar. Enggar sempat menjabat jadi DPR Fraksi Golkar dan Wakil Bendahara Umum Golkar.

Di tahun 2013, dia bergabung dengan Nasdem. Enggar mengukuhkan posisinya sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Nasdem.

Selain berkiprah di bidang politik, dia juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama besar di beberapa perusahaan properti, antara lain PT Bangun Tjipta Pratama, PT Kemang Pratama, PT Kartika Karisma Indah, dan sejumlah PT lainnya.

Prestasi

Pria kelahiran 12 Oktober 1951 di Cirebon ini tahun lalu mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari UPI Bandung karena dianggap telah berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian dan kewirausahaan Indonesia. 

Kementrian Perdagangan sendiri memang punya beragam agenda yang memunculkan wirausaha baru di era industri 4.0. Pun menaikkelaskannya di tingkat nasional, sebut saja ajang Good Design Indonesia yang masih berlangsung hingga November 2019.

Enggar dan jajaran pejabat di Kementrian Perdagangan memfasilitasi pelatihan untuk desainer sekaligus membawa produknya ke kancah internasional, seperti Jepang.

Kurangi Impor

Di tahun 2016, Enggar mengaku prestasinya adalah tak ada impor beras. Tentu hal ini bukan prestasi perorangan, tapi prestasi pemerintah bersama. Tapi Enggar yang saat itu baru menjabat jadi Mendag, turut punya andil besar dalam rencana eskpor maupun impor beras.

"Rekomendasi impor yang dikeluarkan pada 2016 hanya untuk komoditas gula dan daging sapi. Komoditas yang lain saya enggak mau ngeluarin. Ngapain, kalau kita ada (produksinya)," pungkas Enggar.

Dia juga berharap komoditas beras tak lagi menjadi beban penyumbang inflasi pada 2019. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beras menjadi komoditas kedua setelah bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi penyumbang inflasi terbesar sepanjang 2018.

Komitmennya menekan jumlah impor bahan pangan juga terlihat saat dia dan Ombudsman menolak impor bawang putih asal China. Dia menilai, stok bawang putih masih sangat cukup dan ingin mempertimbangkan nasib petani lokal.

"Jadi kita sesuai dengan menteri pertanian, saya ikuti betul. Sebab kasihan petani yang sudah menanam itu dari KPPU dan Ombudsman juga menyampaikan itu. Jadi kita ikuti (tidak mengimpor bawang)," kata Enggar.

Misi Dagang

Tahun 2019, Enggar sempat memaparkan kinerja capaian Kementrian Perdagangan soal Misi Dagang, yaitu salah satu jurus Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan penjualan produksi dalam negeri ke negara lain.

Enggar mengklaim Indonesia berhasil meneken misi dagang dengan 13 negara di tahun 2018. Adapun total nilai transaksinya sebesar 14,73 miliar dollar AS atau Rp 209,17 triliun (kurs Rp 14.200 per dollar AS).

12 perjanjian dagang bilateral dan multilateral juga telah disusunnya bersama jajaran petahana Kemendag hingga tahun 2020. Adapun, perjanjian dagang itu antara lain IA-CEPA, RCEP, Indonesia-Korea CEPA, IJEPA, ATISA, dan perjanjian dagang dengan beberapa negara lainnya seperti Uni Eropa, Mozambik, Tunusia, Turki, juga Mesir.

Hingga saat ini, memang masih banyak negara yang tak setuju soal pertukaran data karena dianggap dapat mengganggu keamanan nasional.

Tapi berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemkominfo, Indonesia bisa menerima tawaran tersebut. Tapi dia menjamin data-data strategis tidak akan dipertukarkan.

Kontroversi

Kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang baru-baru ini menjerat anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso turut mencatut nama Enggartiasto Lukita pada persidangan 8 Juli mendatang. Enggar ditunjuk sebagai saksi guna menelusuri lebih lanjut sumber-sumber dugaan penerimaan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso.

Enggar sebelumnya sempat menegaskan, tidak pernah memberi uang apapun kepada anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Dia juga keheranan namanya bisa tercatut di kasus Bowo, padahal ia berasal dari Partai Nasdem dan Bowo berasal dari Partai Golkar.

"Jadi apa urusannya saya kasih duit?" ujar Enggartiasto.

Selain itu, apabila ia dikait-kaitkan dengan Bowo dengan alasan pemberian izin di Kementerian Perdagangan, menurut Enggartiasto, seharusnya Bowo yang memberikan uang kepadanya, bukan sebaliknya.

Sebelumnya, ruang kerja Enggar di Kemendag juga sempat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang sama. Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen perdagangan gula.

Ruangan Biro Hukum dan ruangan staf lainnya di Kemendag turut digeledah. Adapun barang yang disita adalah puluhan dokumen terkait peraturan Menteri Perdagangan tentang gula rafinasi serta barang bukti elektronik.

Enggar pun dinilai tak rutin menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menurut Indonesia Curruption Watch (ICW) bersama 8 menteri lainnya. Sejak mulai menjabat 27 Juli 2016, Enggar baru menyerahkan LHKPN pada 23 Februari 2017 dan 29 Maret 2019.

Bakal Jadi Menteri Lagi?

Meski masih berpotensi jadi menteri, banyak pihak seperti pengamat ekonomi meminta Presiden Jokowi untuk mengganti beberapa kabinet kerjanya termasuk Enggar.

Enggar dinilai melonggarkan kinerja impor Indonesia. Longgarnya kinerja impor dianggap sebagai bukti ketidakmampuan pemerintah khususnya Mendag meningkatkan sisi ekspor.

Selain itu, regulasi Kemendag untuk Bulog dalam menstabilkan harga pangan dan kualitas Sembilan Bahan Pokok (sembako) dinilai tidak sinergis.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan sinergi yang kurang baik antara Kementrian dan lembaga, termasuk Kemendag dan Kemensos menjadikan kinerja Bulog tidak optimal.

Hal tersebut terlihat saat panen mengalami keberhasilan namun tak mampu terserap baik oleh Perum Bulog karena keterbatasan dana. Pun ketika kecilnya opsi penyaluran beras dari program pemerintah, yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dalam program BPNT tersebut, Bulog hanya diizinkan menyalurkan beras sebesar 70 persen dari sisi 30 persen. Sementara 70 persen dari 100 persen justru dialirkan Kementrian ke pasar bebas.

Padahal, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) masih ada sekitar 2,3 ton. Jika opsi penyaluran beras begitu kecil, beras tersebut terancam busuk.

"Ini sih gila aja menurut saya," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X