Data Pribadi Disalahgunakan, Asosiasi Fintech Berharap Ada Lembaga Pengawas

Kompas.com - 05/07/2019, 19:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menyambut positif bakal lahirnya aturan mengenai Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pasalnya, selama ini masih ada saja oknum perusahaan fintech Peer to Peer (P2P) Lending yang menyalahgunakan data pribadi peminjamnya.

Selain itu, AFTECH juga berharap ada semacam lembaga independen yang akan menjalankan dan menerapkan RUU PDP layaknya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Makanya, untuk RUU (RDP) ini kalau ada lembaga independen bisa masuk ke perusahan-perusahaan teknologi yang tak ada regulatornya saat ini," kata Head of Financial Identity and Privacy Working Group AFTECH Ajisatria Suleiman di Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Ajisatria menjelaskan, selama ini pelanggaran berupa penyalahgunaan datang pribadi peminjam oleh oknum fintech lending sudah diatur dalam aturan asosiasi.

Baca juga: Fintech Lending Kerap Salahgunakan Data Pribadi Peminjam

Selain itu juga ada dari regulator dari pemerintah yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun,  dirasa masih perlu ada perluasan aturan yang akan diakomodir dalam RRU PDP tersebut.

"Kalau ditanya apakah RUU perlu? Ya perlu. Tapi apakah kalau sekarang untuk melakukan penindakan kegiatan yang dilakukan fintech terutama yang ilegal apakah perlu RUU PDP? Sebenarnya sudah bisa ditindak," tuturnya.

Menurutnya, selama ini pelanggaran sering kali dilakukan oleh fintech lending yang memberikan pinjaman dalam jangka pendek. Sehinngga, otoritas yang menyelesaikan ini OJK dengan melakukan penindakan hingga sanksi.

"OJK juga sudah banyak lakukan penindakan memberi sanksi dan surat peringatan, regulasinya sudah jelas. Cuma kan, masalahnya perusahaan teknologi bukan hanya fintech,ada e-commerce, dan lain-lain. Enggak semuanya punya regulator," ungkapnya.

Dia menambahkan, jika Undang-undang tentang PDP ada semestinya harus mengatur dengan cakupan lebih luas lagi. Sehingga topik yang belum diatur dalam aturan asosiasi dan OJK dapat diakomodir nantinya.

"(UU RDP) ini mungkin terkait denda juga. Secara substansi PDP sudah diatur dalam berbagai macam aturan, baik Kominfo misalnya ada Perkominfo 20/2016, di OJK sudah ada aturan perlindungan konsumen," jelasnya.

Disamping itu, Ajisatria juga tidak menyebutkan berapa banyak perusahaan fintech lending yang melakukan pelanggaran dan berapa jumlah korbannya. Termasuk apa saja sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak 3 Cara Kirim Pulsa Indosat dengan Mudah

Simak 3 Cara Kirim Pulsa Indosat dengan Mudah

Spend Smart
Bandara Kiwirok di Papua Kembali Dibuka Setelah Sempat Tak Beroperasi Sejak 2021

Bandara Kiwirok di Papua Kembali Dibuka Setelah Sempat Tak Beroperasi Sejak 2021

Whats New
21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN

21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN

Whats New
Wilmar Group Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Fresh Graduate, Simak Persyaratannya

Wilmar Group Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Fresh Graduate, Simak Persyaratannya

Work Smart
Baznas RI Tak Akan Beri Perlindungan Hukum ke Pelaku Korupsi Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Baznas RI Tak Akan Beri Perlindungan Hukum ke Pelaku Korupsi Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Whats New
[KOMPASIANIVAL 2022] Sekjen PP Perbasi: Indonesia Diapresiasi FIBA

[KOMPASIANIVAL 2022] Sekjen PP Perbasi: Indonesia Diapresiasi FIBA

Rilis
Menkop Teten Optimis Minyak Makan Merah Diluncurkan Januari 2023

Menkop Teten Optimis Minyak Makan Merah Diluncurkan Januari 2023

Whats New
Cara Beli Solar Subsidi Pakai QR Code MyPertamina

Cara Beli Solar Subsidi Pakai QR Code MyPertamina

Whats New
Lowongan Kerja Bank DKI untuk Lulusan D3-S1, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja Bank DKI untuk Lulusan D3-S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Berlaku di 11 Daerah, Beli Solar Subsidi Kini Wajib Pakai Qr Code MyPertamina

Berlaku di 11 Daerah, Beli Solar Subsidi Kini Wajib Pakai Qr Code MyPertamina

Whats New
Dituding Kerap Diatur oleh China, Luhut: Enggak Ada Sama Sekali Saya Mau Diatur

Dituding Kerap Diatur oleh China, Luhut: Enggak Ada Sama Sekali Saya Mau Diatur

Whats New
[Kompasianival 2022] Akmal Marhali: Kita Harus Sukseskan Bersama Piala Dunia U-20

[Kompasianival 2022] Akmal Marhali: Kita Harus Sukseskan Bersama Piala Dunia U-20

Rilis
Pencairan Berakhir 20 Desember, Simak Cara Cek Status Penerima BSU Lewat Kantor Pos di Aplikasi Pospay

Pencairan Berakhir 20 Desember, Simak Cara Cek Status Penerima BSU Lewat Kantor Pos di Aplikasi Pospay

Whats New
Buruh: Menko PMK Sebaiknya Tak Berkomentar Soal 'No Work No Pay'

Buruh: Menko PMK Sebaiknya Tak Berkomentar Soal "No Work No Pay"

Whats New
Cara Bayar PDAM lewat M-Banking dan ATM Mandiri

Cara Bayar PDAM lewat M-Banking dan ATM Mandiri

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.