Saat Pemerintah Dipusingkan dengan Pajak Perusahaan Digital

Kompas.com - 08/07/2019, 15:40 WIB
Ilustrasi aplikasi Instagram IstIlustrasi aplikasi Instagram

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dipusingkan dalam memajaki sejumlah perusahaan digital seperti Google, Facebook, Amazon, Netflix dan lainnya. Namun, hal ini tak hanya terjadi di Indonesia.

Mengutip artikel yang ditayangkan Kompas.id pada Senin (8/7/2019), mayoritas negara berharap ada mekanisme baru agar perusahaan berbasis teknologi membayar pajak lebih proporsional.

“Pertumbuhan (pendapatan perusahaan teknologi) terus berlipat, tetapi kita tidak merasakannya, baik dalam pertumbuhan domestik bruto (PDB) maupun pendapatan pajak,” kata Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan para pejabat keuangan dan moneter G-20 di Fukuoka, Jepang, Sabtu (8/6/2019).

Sejumlah perusahaan bahkan disebut menyiasati pajak selama bertahun-tahun. Mereka membuka kantor di banyak negara dan mengirimkan pendapatannya ke beberapa negara suaka pajak.

Cara itu membuat mereka membayar pajak amat rendah di negara-negara tempat mereka beroperasi dan meraup keuntungan besar.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya dengan memaksa mereka memiliki badan hukum di Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Badan Usaha Tetap (BUT).

Ketentuan itu mewajibkan semua unit usaha asing yang beroperasi di Indonesia mendaftar untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP). NPWP mempertegas bentuk usaha tetap sebagai subyek pajak luar negeri.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akan tetapi, ketentuan itu dinilai belum efektif karena merujuk aturan perpajakan konvensional. Sementara, model bisnis perusahaan digital beroperasi lintas negara dan tidak mengenal yurisdiksi fisik.

Selain itu, sistem pajak internasional yang jadi ”aturan main” pemajakan masih bertumpu pada status BUT dengan mengandalkan kehadiran fisik.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, konsekuensi penyusunan aturan baru butuh waktu lama dan lobi-lobi politik yang tidak mudah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Ide Datang di Kamar Mandi | Mengapa Berpikir Logis Itu Penting?

[KURASI KOMPASIANA] Ide Datang di Kamar Mandi | Mengapa Berpikir Logis Itu Penting?

Rilis
Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2021

Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2021

Spend Smart
Mencantumkan Ikut Seminar dalam CV Lamaran Kerja, Pentingkah?

Mencantumkan Ikut Seminar dalam CV Lamaran Kerja, Pentingkah?

Work Smart
[TREN HUMANIORA KOMPASIANA] Anak adalah Point of References | Gapyear: Stigma, Doa, dan Cerita

[TREN HUMANIORA KOMPASIANA] Anak adalah Point of References | Gapyear: Stigma, Doa, dan Cerita

Rilis
Ini Susunan Direksi dan Komisaris Bank KB Bukopin yang Baru

Ini Susunan Direksi dan Komisaris Bank KB Bukopin yang Baru

Whats New
BKN Minta Calon Pelamar CPNS dan PPPK 2021 untuk Bersabar, Kenapa?

BKN Minta Calon Pelamar CPNS dan PPPK 2021 untuk Bersabar, Kenapa?

Whats New
Bangun Hunian di Jakarta dan Bogor, Adhi Commuter Properti Gandeng Sarana Jaya

Bangun Hunian di Jakarta dan Bogor, Adhi Commuter Properti Gandeng Sarana Jaya

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Pencopet di Angkutan Umum, Ini Cara Mengatasi dan Menghindarinya! | Modus Operandi Maling Perlente

[KURASI KOMPASIANA] Pencopet di Angkutan Umum, Ini Cara Mengatasi dan Menghindarinya! | Modus Operandi Maling Perlente

Rilis
Pendapatan Induk Usaha TikTok Melejit 111 Persen di Tahun 2020

Pendapatan Induk Usaha TikTok Melejit 111 Persen di Tahun 2020

Whats New
Gappri: Revisi PP Tembakau Perburuk Kondisi Industri Rokok

Gappri: Revisi PP Tembakau Perburuk Kondisi Industri Rokok

Whats New
Kini Pemilik Asuransi AXA Mandiri Bisa Konsultasi Kesehatan Gratis

Kini Pemilik Asuransi AXA Mandiri Bisa Konsultasi Kesehatan Gratis

Whats New
Prudential Indonesia Perluas Pemasaran Online Produk Asuransi

Prudential Indonesia Perluas Pemasaran Online Produk Asuransi

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Tip Aman Beli Barang Elektronik Secara Online | COD Tidak Semudah Kedengarannya

[KURASI KOMPASIANA] Tip Aman Beli Barang Elektronik Secara Online | COD Tidak Semudah Kedengarannya

Rilis
Aset Kripto Berpeluang Tumbuh Subur di Indonesia

Aset Kripto Berpeluang Tumbuh Subur di Indonesia

Whats New
Total Gaji Komisaris Astra International Mencapai Rp 1,8 Miliar

Total Gaji Komisaris Astra International Mencapai Rp 1,8 Miliar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X