KILAS

Sertifikasi Kompetensi, Upaya Pemerintah Tingkatkan Daya Saing Bangsa

Kompas.com - 10/07/2019, 07:10 WIB
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengatakan, pengakuan kualitas SDM tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pada periode 2019-2024. Dok. Humas KemnakerDirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengatakan, pengakuan kualitas SDM tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pada periode 2019-2024.

KOMPAS.com – Dalam upaya untuk mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) mengapresiasi lisensi kompetensi kerja yang diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

BNSP sendiri menyerahkan sertifikat tersebut diberikan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kaigo License Center (KLC) OSS, sebagai LSP P1 lembaga pelatihan kerja PT OS Selnajaya Indonesia (OSS). 

Penyerahan tersebut merupakan wujud kesadaran pentingnya pengakuan kualitas pekerja, khususnya kompetensi teknis sesuai kebutuhan industri.

Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengatakan, pengakuan kualitas SDM tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pada periode 2019-2024. 

Baca juga: Dukung Kemandirian, Kemnaker Beri Pelatihan Warga Desa Migran Produktif

"Keberadaan LSP diharapkan bisa menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah bersama swasta dalam menyediakan pekerjaan yang layak (decent work) bagi warga negaranya,” kata Bambang Satrio sesuai rilis yang Kompas.com terima, Selasa (9/7/2019).

Bambang Satrio menambahkan, diakuinya kompetensi seseorang dalam skema sertifikasi kompetensi dapat tercermin dari tiga dimensi dasar, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku.

Harapannya, pemberian sertifikasi ini dapat menghadirkan manfaat strategis berupa meningkatnya daya saing bangsa (national competitiveness). 

"Hadirnya LSP ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sertifikasi kompetensi, khususnya untuk caregiver yang sesuai dengan kebutuhan industri di Jepang sehingga kontribusi OSS semakin besar terhadap pemasalahan ketenagakerjaan di Indonesia," katanya.

Baca juga: Kemnaker Gandeng ILO Ajak Pekerja Terapkan K3 di Era Revolusi Industri 4.0

Ketua Dewan Pengarah LSP KLC OSS Abdul Wahab Bangkona berharap, dikeluarkannya lisensi LSP KLC OSS dapat menjembatani pertukaran informasi dan harmonisasi sertifikasi kompetensi di Indonesia dan Jepang. 

"Mengingat fungsi dan peran penting tersebut, kami harapkan kerja sama dari berbagai pihak agar LSP KLC OSS dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya," katanya. 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X