PP Insentif Super Deduction Akhirnya Terbit, Pengusaha Pro Vokasi Dapat Korting Pajak Besar

Kompas.com - 10/07/2019, 14:01 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ketika ditemui usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (25/6/2019). MUTIA FAUZIAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ketika ditemui usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 pemberian insentif pajak super deduction akhirnya terbit juga setelah melalui proses berbulan-bulan.

"Diharapkan dapat terdorong meningkatkan peran dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

"Juga SDM yang berdaya saing, serta sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” sambung dia.

Ada dua insentif besar yang ada di PP tersebut. Pertama insentif pajak yang diberikan mencapai 200 persen dari nilai investasi program vokasi untuk pengusaha yang membantu program tersebut.

Baca juga: Menurut Bappenas, Ini Kelemahan Pendidikan Vokasi di Indonesia

Kedua, fasilitas super tax deduction juga akan diberlakukan untuk investasi riset dan pengembangan (R&D) yang dilakukan perusahaan. Besarannya mencapai 300 persen.

Darmin menerangkan, pemberian insentif super deduction yang diatur dalam PP 45/2019 ini besarannya sama seperti di Thailand yaitu sebesar 200 persen, tetapi cakupan insentifnya lebih luas.

Sebelumnya Kementerian Perindustrian memberikan simulasinya, misalkan perusahaan yang menjalin kerja sama dengan SMK dalam bentuk pelatihan dan pembinaan vokasi, penyediaan alat industri, hingga kegiatan pemagangan.

Bila kegiatan itu menghabiskan biaya Rp 1 miliar, maka pemerintah akan memberikan pengurangan terhadap penghasilan kena pajaknya sebesar 200 persen atau jadi Rp 2 miliar kepada perusahaan tersebut.

Sementara bagi perusahaan yang membangun pusat inovasi (R&D) di Indonesia dengan nilai investasi sebesar Rp1 miliar, pemerintah akan memberikan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak Rp 3 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banyak Saham Auto Reject Bawah, Netizen Salahkan Sekuritas Lakukan 'Forced Sell'

Banyak Saham Auto Reject Bawah, Netizen Salahkan Sekuritas Lakukan "Forced Sell"

Whats New
Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Whats New
Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Rilis
Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Whats New
Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Whats New
Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Spend Smart
KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

Rilis
Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Whats New
OJK Usul Spin Off Bank Syariah Tak Wajib Dilakukan

OJK Usul Spin Off Bank Syariah Tak Wajib Dilakukan

Whats New
Sri Mulyani: Kita Beruntung Bisa Amankan Vaksin, Banyak Negara yang Kesulitan

Sri Mulyani: Kita Beruntung Bisa Amankan Vaksin, Banyak Negara yang Kesulitan

Whats New
Saat Susi Khawatir 'Keserakahan' Aplikasi Belanja Online Bikin Mati Pedagang Kecil

Saat Susi Khawatir "Keserakahan" Aplikasi Belanja Online Bikin Mati Pedagang Kecil

Whats New
Stok Bawang Menipis, Indonesia Bersiap Impor

Stok Bawang Menipis, Indonesia Bersiap Impor

Whats New
Vaksinasi Covid-19, Sri Mulyani Minta Pemda Tak Hanya Andalkan Pusat

Vaksinasi Covid-19, Sri Mulyani Minta Pemda Tak Hanya Andalkan Pusat

Whats New
Mengintip Tren Membeli Mobil Selama Masa Pandemi

Mengintip Tren Membeli Mobil Selama Masa Pandemi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X