Pemerintah Dinilai Perlu Genjot Sumber Pendapatan Pajak

Kompas.com - 10/07/2019, 16:05 WIB
Pajak. ThinkstockPajak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Berly Martawardaya mengatakan, keuangan negara saat ini dalam kondisi normal. Penerimaan negara dari berbagai sektor terus mengalir.

Namun demikian, pemerintah dipandang perlu lebih menggali dan memperluas sumber pendapatan negara. Selain meningkatkan rasio pajak, pemerintah juga perlu menggali sumber-sumber cukai yang belum digarap selama ini.

“Yang perlu diperbaiki adalah pendapatan negara di bidang pajak. Target pajak kita selama ini belum tercapai 100 persen. Selain itu tax ratio pajak kita juga masih rendah, baru pada angka 10-12 persen dari GDP kita," kata Berly dalam keterangannya, Rabu (10/7/2019).

Ia memberi contoh adalah Thailand yang rasio pajaknya sudah mencapai 17 persen. Oleh sebab itu, sudah saatnya rasio pajak Indonesia dinaikkan.

Baca juga: Mengejar Pajak Digital...

Selain pajak, Berly juga menyoroti cukai. Target penerimaan cukai, menurut Berly, sudah terpenuhi secara baik.

Oleh karena itu, sektor cukai yang sudah memenuhi kewajibannya secara baik, tahun 2019 ini tidak perlu diutak-atik. Yang perlu digali di sektor cukai adalah potensi cukai yang ada di luar negeri tapi di dalam negeri belum dikenakan cukai.

Salah satunya adalah cukai minuman bersoda maupun minuman yang mengandung kadar gula yang sangat tinggi.

“Di luar negeri, jenis minuman lainnya yang mengandung kadar gula tinggi yang dapat menimbulkan penyakit dalam jangka panjang sehingga membutuhkan biaya perawatan kesehatan pada masyarakat yang mengkonsumsinya dikenakan cukai yang cukup tinggi. Karena itu, sudah saatnya pemerintah Indonesia menerapkan cukai bagi produksi minuman minuman yang mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan tubuh,” sebut dia.

Baca juga: Jokowi Mau Pangkas Pajak Besar-Besaran, Penerimaan Negara Tergerus?

Selain itu, pemerintah juga perlu menerapkan cukai bagi plastik dan industri plastik. Alasannya, plastik jangka pendek dan jangka panjang menimbulkan pencemaran lingkungan.

Maka dari itu, untuk mengurangi penggunaan plastik, pemerintah perlu menerapkan cukai plastik. Penerapan biaya atas penggunaan plastik bukan hanya dilakukan oleh pengusaha atau pengelola pasar swalayan dan sejenisnya kepada masyarakat sebagai konsumen, tapi harus dilakukan langsung oleh pemerintah.

Selain memberikan pemasukan yang besar bagi negara, juga akan membuat masyarakat meminimalisir penggunaan plastik.

Adapun Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Pusat GP Ansor Sumantri Suwarno menuturkan, jika pemerintah jeli, masih banyak sumber sumber pendapatan negara yang belum digali dan dimanfaatkan oleh pemerintah menjadi sumber pendapatan negara yang dapat menutupi atau mengurangi defisit anggaran negara.

Baca juga: Penerimaan Pajak 2019 Diprediksi Cuma 92 Persen dari Target APBN

“Di negara negara lain, plastik sudah mulai dikenakan cukai. Karena itu sudah saatnya pemerintah menerapkan cukai bagi industri maupun pemakaian plastik di Tanah Air. Pemerintah memang perlu lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan negara di bidang cukai," tutur Sumantri.

Ia menyoroti pula pemerintah yang banyak berkutat pada penarikan cukai di industri rokok atau tembakau. Sementara cukai di produk atau industri lainnya masih diabaikan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Whats New
Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Rilis
Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Whats New
Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Whats New
Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Whats New
Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Whats New
Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Whats New
Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Whats New
LPS Optimistis Tidak Ada Bank Gagal Sistemik Selama Covid-19

LPS Optimistis Tidak Ada Bank Gagal Sistemik Selama Covid-19

Whats New
Tokopedia Catat Pembelian Asuransi Gadget Naik 70 Kali Lipat dalam 2 Tahun

Tokopedia Catat Pembelian Asuransi Gadget Naik 70 Kali Lipat dalam 2 Tahun

Whats New
Erick Thohir Minta Masyarakat Mampu Bayar Vaksin Covid-19 Sendiri

Erick Thohir Minta Masyarakat Mampu Bayar Vaksin Covid-19 Sendiri

Whats New
Menkop UKM: Banyak Penerima Program Bansos yang Naik Kelas Jadi Usaha Mikro

Menkop UKM: Banyak Penerima Program Bansos yang Naik Kelas Jadi Usaha Mikro

Rilis
Kemendag: Masyarakat RI Beli Gula Lebih Mahal Dibanding Konsumen Global

Kemendag: Masyarakat RI Beli Gula Lebih Mahal Dibanding Konsumen Global

Whats New
Bos OJK Kurang Puas dengan Penurunan Bunga Kredit Bank

Bos OJK Kurang Puas dengan Penurunan Bunga Kredit Bank

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X