RI Bisa Cetak Sejarah soal Pindahkan Ibu Kota, Ini Sebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia bisa mencetak sejarah menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) dalam hal pemindahan ibu kota negara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Rabu (10/7/2019).

"Mungkin kalau dikatakan (Indonesia jadi yang) pertama bisalah, karena toh namanya (skema) PPP kan baru," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, skema KPBU atau PPP baru belakangan ini digunakan. Sementara itu, sejumlah negara yang pernah memindahkan ibu kotanya saat itu belum ada skema KPBU atau PPP.

Baca juga: Pemerintah Ajak Swasta Bangun Ibu Kota Baru

Atas dasar itu, Bambang mengatakan, jika Indonesia menggunakan skema tersebut untuk membangun ibu kota baru bisa menjadi negara pertama di dunia.

"Tadi kebetulan sempet ngobrol dengan Dubes Brasil, ketika Brasil pindahkan ibu kota ke Brasilia itu kan sudah 60 tahun yang lalu, mereka belum ada skema PPP. Di dunia pun mereka masih jarang. Sekarang ini PPP udah jd suatu hal yang lumrah, yang biasa dilakukan," kata Bambang.

Bambang menjelaskan, pemerintah ingin mengajak pihak swasta dalam membangun ibu kota baru agar tak membebani APBN. Dengan begitu, APBN Indonesia bisa digunakan untuk kepentingan lainnya.

"Jadi artinya kita jangan sampai terpaku seolah-olah hanya budget (dari APBN) yang bangun negara ini. Harus cari yang kreatif untuk bisa dapatkan sumber pembiayaan yang lain," ucap dia.

Baca juga: Indonesia Ingin Belajar dari Brazil Soal Pemindahan Ibu Kota