Revisi UU Ketenagakerjaan, Investor Asing Perlu Iklim Usaha yang Kondusif

Kompas.com - 13/07/2019, 20:21 WIB
Sejumlah calon pelamar kerja mengunjungi stand perusahaan saat acara Job Fair di Metropolis Town Square, Tangerang, Banten, Kamis (26/7/2018). Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang mencatat sebanyak 74.981 jiwa berusia produktif saat ini berstatus penggangguran. ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah calon pelamar kerja mengunjungi stand perusahaan saat acara Job Fair di Metropolis Town Square, Tangerang, Banten, Kamis (26/7/2018). Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang mencatat sebanyak 74.981 jiwa berusia produktif saat ini berstatus penggangguran.

KOMPAS.com – Pemerintah perlu merevisi Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk mengembalikan minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

Praktisi hukum ketenagakerjaan dari Dentons HPRP, Linna Simamora, menjelaskan isu ketenagakerjaan juga perlu memperhatikan daya saing investasi asing, bukan hanya kepentingan buruh dan pengusaha.

Ia menilai, ada beberapa hal yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan belum fleksibel bagi para investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

“Isu mengenai proses pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mensyaratkan pemberian surat peringatan satu, dua dan tiga sebelum dilakukan PHK dirasa kurang fleksibel dan berbelit-belit,” ujar dia dalam pernyataan tertulis, Sabtu (13/7/2019).

Baca juga: Serikat Pekerja Minta Revisi UU Pengupahan Berdasar Dua Hal Ini

Ia menjelaskan, penghapusan alasan kesalahan berat sebagai dasar PHK menjadikan perusahaan tak memiliki banyak pilihan dalam menghadapi pekerja yang melakukan kesalahan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Termasuk kesalahan berat, yang apabila dibiarkan akan lebih merugikan perusahaan,” kata dia.

Soal lain yakni jangka waktu kerja pegawai saat baru direkrut. Penerapan masa percobaan yang hanya tiga bulan untuk pekerja tetap atau yang disebut pekerja PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu) dinilai tidak cukup.

Keterbatasan waktu itu menimbulkan kesulitan bagi investor atau perusahaan asing untuk menilai kinerja seseorang, yang akan dipekerjakan secara permanen.

Baca juga: Pemerintah Minta Masukan Pekerja dan Pengusaha Terkait Revisi UU

UU Ketenagakerjaan juga dinilai membatasi jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan skema kontrak atau yang dikenal dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Selain dari jenis pekerjaannya, masa kerja suatu PKWT juga diberlakukan batas maksimum dan tanpa masa percobaan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mau Jadi Pemenang Lelang di Lelang.go.id? Ini Tips Kemenkeu

Mau Jadi Pemenang Lelang di Lelang.go.id? Ini Tips Kemenkeu

Spend Smart
Minat Work From Bali? Ini 4 Hal yang Perlu Dipersiapkan

Minat Work From Bali? Ini 4 Hal yang Perlu Dipersiapkan

Whats New
Buktikan Kepedulian akan Pasien Covid-19, “Pengusaha Peduli NKRI” Gelar Donor Plasma Konvalesen

Buktikan Kepedulian akan Pasien Covid-19, “Pengusaha Peduli NKRI” Gelar Donor Plasma Konvalesen

Rilis
Pelindo II Tindak Tegas 12 Pelaku Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok

Pelindo II Tindak Tegas 12 Pelaku Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok

Whats New
Masih Terbebani The Fed, Harga Bitcoin Lanjutkan Penurunan

Masih Terbebani The Fed, Harga Bitcoin Lanjutkan Penurunan

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tabel Periodik dengan Jembatan Keledai | Vibranium pada Tabel Periodik

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tabel Periodik dengan Jembatan Keledai | Vibranium pada Tabel Periodik

Rilis
Cerita Kara Nugroho, Bangun Bisnis PVRA hingga Ikut London Fashion Scout

Cerita Kara Nugroho, Bangun Bisnis PVRA hingga Ikut London Fashion Scout

Smartpreneur
Mengenal Perbedaan dari Pasar Monopoli dengan Oligopoli

Mengenal Perbedaan dari Pasar Monopoli dengan Oligopoli

Whats New
Potensi Nikel Besar, Luhut Sebut RI Punya Posisi Tawar yang Kuat

Potensi Nikel Besar, Luhut Sebut RI Punya Posisi Tawar yang Kuat

Rilis
Mengapa Garuda Indonesia Harus Diselamatkan?

Mengapa Garuda Indonesia Harus Diselamatkan?

Whats New
Jakpreneur Fest 2021, Ini Promo yang Ditawarkan

Jakpreneur Fest 2021, Ini Promo yang Ditawarkan

Spend Smart
Hary Tanoe Targetkan Bisa Raih 10 Juta Nasabah MotionBanking Lewat Perhelatan Euro 2020

Hary Tanoe Targetkan Bisa Raih 10 Juta Nasabah MotionBanking Lewat Perhelatan Euro 2020

Whats New
Sambut HUT Ke-494 DKI Jakarta, Traveloka Tawarkan Diskon hingga 75 Persen

Sambut HUT Ke-494 DKI Jakarta, Traveloka Tawarkan Diskon hingga 75 Persen

Rilis
Bursa Hentikan Sementara Perdagangan Saham Garuda Indonesia

Bursa Hentikan Sementara Perdagangan Saham Garuda Indonesia

Whats New
Pensiun Dini lalu Dikontrak Kerja lagi di Perusahaan yang Sama, Bagaimana Perhitungan dan Lapor SPT Pajaknya?

Pensiun Dini lalu Dikontrak Kerja lagi di Perusahaan yang Sama, Bagaimana Perhitungan dan Lapor SPT Pajaknya?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X