Jokowi: Setiap Rupiah yang Keluar dari APBN, Harus Dipastikan Memiliki Manfaat Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus cermat dan hati-hati. Jangan sampai anaggarannya disalahgunakan dan tidak tepat pada sasarannya.

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Visi Indonesia, Minggu (14/7/2019) malam.

"Kita harus menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran," ujar Jokowi di Sentul Convention Center, Minggu malam.

Jokowi menekankan bahwa setiap dana yang keluar dari APBN harus memiliki manfaat uang dirasakan oleh rakyat dalam rangka memberikan kesejahteraan dan pemerataan. 

Baca juga: Jokowi-Prabowo Bertemu, Rupiah Diprediksi Lanjutkan Penguatan

"Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat," ucap Jokowi.

Sebagai informasi, realisasi APBN per Mei 2019 mengalami defisit mencapai Rp 127,5 triliun atau setara dengan 0,79 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan defisit anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 93,5 triliun atau 0,63 persen terhadap PDB. Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, besaran defisit anggaran tersebut masih berada pada batas aman.

"Dari sisi persentase terhadap PDB, defisit 0,79 persen kita masih lebih rendah dari target APBN yang sebesar 1,84 persen," ujar Sri Mulyani.

Terjadi pertumbuhan pendapatan negara sebesar 6,19 persen dan belanja negara yang tumbuh 9,8 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Realisasi belanja negara sebesar Rp 855,9 triliun atau 34,78 persen dari target APBN 2019.

Baca juga: Mei 2019, Defisit APBN Meningkat Jadi Rp 127,5 Triliun

Adapun realisasi pendapatan negara hingga akhir Mei 2019 tercatat sebesar Rp 728,45 triliun atau 33,64 persen terhadap target APBN 2019. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 855,91 triliun atau 34,78 persen dari pagu APBN 2019.

Sri Mulyani merinci, realisasi pendapatan tersebut meliputi realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 569,32 triliun atau 31,87 persen dibanding target APBN 2019. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilaporkan mencapai Rp 158,42 triloun (41,88 persen), dan penerimaan hibah tercatat mencapai Rp 706,30 miliar atau 162,25 persen dari target APBN 2019 hingga Mei 2019.

"Dibanding periode sebelumnya, penerimaan perpajakan mampu tumbuh sebesar 5,69 persen (yoy), PNBP tumbuh 8,61 persen (yoy) sedangkan penerimaan hibah tumbuh negatif 51,13 persen (yoy)," kata dia.

Baca juga: Dalang yang Bikin Menteri Jonan dan Rini Terancam dari Kabinet Jokowi