Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penyebab Indonesia Tak Menikmati 'Kue' Perang Dagang

Kompas.com - 16/07/2019, 14:59 WIB
Mutia Fauzia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk beberapa negara, perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China justru memberikan dampak positif.

Vietnam misalnya, sejak perang dagang membuat produk impor dari China dikenai tarif, banyak produsen asal China yang memindahkan pusat produksinya ke negara kaawasan Asia Tenggara tersebut.

Sayangnya, hal serupa tak terjadi di Indonesia. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Ruslani mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia tak menikmati 'kue' perang dagang sebanyak negara kawasan Asia Tenggara lainnya kepastian hukum dan pertanahan Indonesia yang tidak lebih baik.

"Beberapa pemberitaan menunjukkan kita tidak menikmati kue dari perang dagang ini seperti Vietnam. Padahal EoDB (ease of doing business/kemudahan berusaha) kita membaik," ujar Rosan di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

"Tapi mungkin kepastian di Vietnam lebih jelas baik dari sisi hukum dan tanah," lanjut dia.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Dampak Perang Dagang ke Indonesia Moderat, Mengapa?

Adapun beberapa isu yang patut diperbaiki Indonesia untuk memerbaiki tingkat EoDB Indonesia mengenai penegakan kontrak dan perizinan konstruksi.

Peringkat EoDB versi Bank Dunia menunjukkan, indikator penegakan kontrak Indonesia turun dari peringkat 145 ke 146, perizinan konstruksi dari 108 ke 112, perlindungan investor minoritas dari 43 ke 51, hingga perdagangan lintas batas dari 112 ke 116.

"EoDB kita isunya adalah enforcing dan issuing contract itu isu yang paling berat," ujar Rosan.

Dia menegaskan, untuk bisa menanamkan modal atau berinvestasi di sebuah negara, dunia usaha memerlukan kepastian.

Baca juga: Inilah 4 Negara yang Paling Diuntungkan Perang Dagang China-AS

Rosan mengatakan, meski kebijakan perekonomian telah mengarah ke arah yang lebih baik, namun masih perlu untuk terus digenjot.

"Kita suka semuanya pasti dan terukur dan itu yang masih agak kurang dr kita. Kebijakan-kebijakan fiskal terkoordinasi dengan baik. Ekonomi kita sudah going in the right direction tapi mungkin kecepatannya yang harus ditambah," tukas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com