Turun, Utang Pemerintah Capai Rp 4.570,17 Triliun pada Juni 2019

Kompas.com - 16/07/2019, 18:45 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kawasan DPR Jakarta, Selasa (16/7/2019) MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kawasan DPR Jakarta, Selasa (16/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan rasio utang pemerintah terhadap Pajak Domestik Bruto (PDB) adalah 29,5 persen pada Juni 2019. Angka tersebut lebih rendah jika dibanding posisi Mei 2019 yang sebesar 29,72 persen.

Adapun posisi utang hingga akhir Juni 2019 mencapai Rp 4.570,17 triliun sedangkan asumsi PDB Rp 15.381,39 triliun.

Jika dirinci, utang pemerintah tersebut berasal dari Rp 3.785,56 triliun atau 82,81 persen untuk Surat Berharga Negara ( SBN),  pinjaman luar negeri sebesar Rp 778,64 triliun (17,04 persen), dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 6,97 triliun (0,15 persen).

Seperti dikutip dari laporan APBN KiTa yang dirilis Kemenkeu, posisi utang saat ini lebih rendah dari Mei 2019 yang sebesar Rp 4.571,89 triliun.

Baca juga: 9 Fraksi DPR Sorot Lonjakan Utang Pemerintah, Ini Jawaban Sri Mulyani

"Angka tersebut membuktikan bahwa utang pemerintah telah dikelola denganaman dimana hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi rasio defisit per PDB sebesar 0,84 persen yang masih jauh di bawah batas aman 3 persen," ujar  Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/6/2019).

"Selain itu, realisasi rasio posisi utang sebesar 29,72 persen yang berada di bawah batas aman 60 persen," ujar dia.

Adapun, realisasi pembiayaan pemerintah hingga Mei 2019 mencapai Rp 180,45 triliun.

Sebagian besar sumber pembiayaan tersebut berasal dari penerbitan SBN (neto) pada Mei 2019 mencapai Rp 195,72 triliun atau 50,3 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2019.

Sementara realisasi pinjaman neto mencapai negatif Rp 15,27 triliun atau 51,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019 dengan rincian penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 190,6 miliar dan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp 578,7 miliar, serta penarikan pinjaman luar negeri mencapai Rp 28,63 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Whats New
BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Rilis
Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Whats New
Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Whats New
Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Whats New
Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Whats New
Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

BrandzView
Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Whats New
Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Rilis
Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X