Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER MONEY] Ikea Tutup Pabrik di AS | Praktik Persaingan Bisnis Tak Sehat OVO

Kompas.com - 18/07/2019, 06:01 WIB
Bambang P. Jatmiko

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Produsen furnitur yang berasal dari Swedia, Ikea menutup satu-satunya pabrik mereka di Amerika Serikat.

Hal itu dilakukan karena bahan baku yang digunakan semakin mahal. Sehingga Ikea memilih merelokasi pabrik tersebut di Eropa.

Berita Ikea menutup pabrik menjadi yang terpopuler di kanal Money sepanjang hari kemarin, Rabu (18/7/2019). Sementara berita lainnya adalah tentang dugaan praktik tidak sehat oleh OVO di berbagai pusat perbelanjaan. Berikut berita terpopuler selengkapnya:

1. Ikea Tutup Satu-satunya Pabrik Mereka di AS

Ikea menutup satu-satunya pabrik furnitur mereka di Amerika Serikat. Seperti dikutip dari CNN, perusahaan asal Swedia ini bakal menghentikan produksi di pabrik Danville, Virginia, Amerika Serikat. Lebih lanjut, Ikea bakal memindahkan operasi pabrik ke Eropa. Sebab, menurut perusahaan, ongkos produksi di negara kawasan tersebut bakal lebih murah.

"Kami telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga agar pabrik ini bisa tetap kompetitif. Namun, ongkos produksi membuat produksi di Danville tidak bisa berlanjut," ujar manajer pabrik Bert Eades dalam keterangan tertulisnya sebagaimana dikutip Rabu (17/7/2019).

Pabrik di Daville yang dibuka pada 2008 mempekerjakan setidaknya 300 orang. Produk dari kayu seperti rak dan tempat penyimpanan diproduksi di pabrik tersebut. Ikea menyebut, harga bahan mentah mereka jauh lebih mahal di Amerika Serikat jika dibandingkan dengan Eropa.

Adapun pabrik Ikea yang beroperasi saat ini terdapat di beberapa negara, seperti Polandia, Rusia, dan Swedia. Selengkapnya baca di sini

2. KPPU Endus Praktik Bisnis OVO yang Tak Sehat di Banyak Pusat Perbelanjaan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) menyoroti strategi bisnis OVO, terutama terkait penggunaan OVO sebagai alat pembayaran di banyak pusat perbelanjaan.

Mengutip Kontan.co.id, Rabu (17/7/2019), KPPU melihat, ada indikasi praktik bisnis yang kurang sehat yang dilakukan oleh platform pembayaran yang juga terafiliasi dengan Grup Lippo tersebut.

“Penelitian oleh KPPU dilakukan di semua tempat parkir perbelanjaan,” ujar komisioner sekaligus juru bicara KPPU, Guntur S Saragih, Selasa (16/7/2019).

Maka, jika ada alasan pembayaran merupakan bagian dari ekosistem platform digital, hal ini menurut Guntur tak bisa dibenarkan.

“Konsumen tetap memiliki ruang untuk memilih penyedia jasa,” katanya.

Sebab pusat perbelanjaan merupakan tempat yang terbuka untuk umum. Bukan tempat yang hanya boleh didatangi pihak terbatas. ”Pusat perbelanjaan itu jatuhnya publik,” kata Guntur. Bukan hanya itu, sekalipun Lippo dan OVO terafiliasi, memberikan kewenangan mengelola pembayaran di parkiran pusat perbelanjaan milik Lippo juga seharusnya tidak diperbolehkan.

Pasalnya, hal ini menutup peluang terhadap pelaku lain yang memiliki layanan dan kemampuan seperti OVO. Selengkapnya baca di sini

3. Garuda Minta Penumpang Tak Ambil Foto dan Video di Pesawat, Bagaimana Citilink?

Garuda Indonesia telah mengeluarkan imbauan agar penumpang tidak mengambil foto dan video di dalam pesawat dengan alasan privasi. Bagaimana dengan adiknya, Citilink?

Tak seperti Garuda Indonesia, maskapai penerbangan Citilink belum memberlakukan aturan pembatasan pengambilan gambar di dalam pesawat oleh penumpang. Vice President Corsec Citilink Resty Kusandarina mengatakan, saat ini, anak perusahaan PT Garuda Indonesia itu masih membahas aturan ini secara internal.

"Sesuai dengan kebijakan Garuda Indonesia sebagai induk perusahaan, kami juga pastinya berkomitmen akan turut menjaga penyebaran informasi di dalam pesawat agar tetap menjaga kenyamanan dan privasi penumpang kami," kata Resty kepada Kompas.com, Selasa (16/7/2019).

Resty belum menjelaskan secara rinci upaya apa saja yang akan dilakukan pihaknya untuk menjaga penyebaran informasi di dalam pesawat tersebut.

"Belum sampai ke arah situ pembahasannya (upaya menjaga penyebaran informasi). Intinya sih, sejauh ini kami belum memberlakukan aturan (pengambilan gambar di pesawat) terkait hal tersebut," ujarnya. Selengkapnya baca di sini

4. BCA: Perubahan Zaman, Dulu Buka Cabang 40 Sekarang Kurang dari 20

Perubahan ekosistem ke arah digital turut membuat lembaga keuangan seperti perbankan berubah. Beberapa tahun terakhir, banyak perbankan yang harus menutup puluhan cabang dan beralih ke platform digital.

Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengakui, digitalisasi perbankan membuat berbagai hal menjadi terbalik. Jika dulu bank-bank sibuk buka cabang, saat ini justru sibuk tutup cabang.

"Di masa yang lalu kalau kita bicara perbankan itu melalui cabang, sekarang sudah sangat berbalik. Kalau dulu trennya mungkin sibuk buka kantor, sekarang trennya bank-bank sibuk menutup kantor," ujarnya.

Lalu, bagaimana dengan BCA? Direktur Bank Central Asia (BCA) Santoso mengakui, perubahan ekosistem di lingkungan memang cukup banyak memengaruhi Bank BCA. Jika dulu Bank BCA buka cabang hingga 40 buah per tahun, saat ini hanya buka cabang kurang dari 20. Selengkapnya baca di sini

5. Lion Air Masih Memperbolehkan Penumpang Selfie di Kabin Pesawat

Maskapai Lion Air tak memperbolehkan penumpang untuk mengambil foto atau video di dalam pesawat tanpa seizin manajemen perusahaan. Kendati begitu, Lion Air tetap memperbolehkan mengambil foto diri (selfie) untuk kepentingan pribadi di dalam kabin pesawat.

“Selama itu tidak bertentangan tidak masalah ( selfie di dalam kabin pesawat),” ujar Corporate Communication Strategic Lion Air Danang Mandala Prihantoro kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2019).

Danang menjelaskan, para penumpang hanya tidak boleh melakukan selfie atau swa foto di lokasi-lokasi tertentu yang dianggap berbahaya. “Jadi harus diatur. Misalnya, jika selfie di deket engine, karena area berbahaya,” kata Danang. Selengkapnya baca di sini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com