Strategi Presiden Jokowi dalam Pembiayaan Ekspor Nasional

Kompas.com - 19/07/2019, 07:11 WIB
Presiden Jokowi mengunjungi Jendela Indonesia, yang berlokasi di Jalan Piere Tendean, Sario Tumpaan, Sario, Kota Manado, Kamis (4/7/2019).Biro pers setpres Presiden Jokowi mengunjungi Jendela Indonesia, yang berlokasi di Jalan Piere Tendean, Sario Tumpaan, Sario, Kota Manado, Kamis (4/7/2019).

DALAM beberapa waktu terakhir, kita sering mendengar "curhat" Presiden Jokowi terkait dengan adanya defisit transaksi berjalan. Penyebab utamanya adalah karena kegiatan ekonomi Indonesia lebih banyak melakukan impor dibandingkan dengan melakukan ekspor.

Beberapa kali pula Presiden menyampaikan ke jajaran kabinetnya untuk lebih meningkatkan ekspor dan menarik investasi dari luar negeri. Bahkan sempat dinyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa perlu dibentuk adanya kementerian khusus yang menangani ekspor dan investasi.

Terkait dengan peningkatan ekspor ini, pemerintah sangat memperhatikan pertumbuhan dari UMKM yang berorientasi ekspor.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh UMKM saat ingin mengekspansi usaha ke luar negeri adalah ketidaktahuan bagaimana memulainya dan ketika sudah bisa mengekspor tantangan berubah menjadi bagaimana UMKM dapat mempertahankan dan mengembangkan ekspor; di antaranya bantuan akses keuangan, teknis produksi, jaringan usaha dan meningkatkan kemampuan manajerial.

Baca juga: Indonesia Ditargetkan Bisa Ekspor 340.000 Kendaraan pada 2019

Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional (PP KDPEN).

Penerbitan PP KDPEN merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan percepatan peningkatan ekspor nasional.

PP 43 Tahun 2019 ini mengatur strategi Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) yang diarahkan untuk kegiatan ekspor agar menghasilkan devisa, menghemat devisa dalam negeri, dan meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Pelaksanaan pembiayaan ekspor oleh LPEI tidak hanya dilakukan melalui penyediaan fasilitas (berupa pembiayaan, penjaminan, dan asuransi) tapi juga melalui pelaksanaan kegiatan (berupa penyediaan jasa konsultasi, restrukturisasi pembiayaan ekspor, reasuransi, penyertaan modal, dan pelaksanaan kegiatan lain yang menunjang fungsi LPEI).

PP 43 tentang KPDEN juga  memberi ruang luas bagi UMKM dan koperasi untuk melakukan ekspor. Selain mengakomodir kriteria UMKM sebagaimana diatur pada UU 20 tahun 2008 tentang UMKM, Pemerintah juga menambah kriteria baru yaitu usaha menengah berorientasi ekspor (UMBE). UMBE adalah pelaku usaha yang memiliki penjualan tahunan lebih besar dari Rp 50 miliar sampai dengan Rp 500 miliar.

Baca juga: Di GIIAS 2019, JK Sebut Ekspor Kendaraan RI Masih Kalah dari Thailand

Berdasarkan data dari UMKM Center Fakultas Eknomi UI disebutkan bahwa potensi ekspor terbesar terdapat pada usaha Menengah.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X