Tingkatkan Kinerja Anggaran, Ditjen PSP Kementan Lakukan Konsolidasi

Lalu, keuangan satker TP pertanian tanaman pangan terendah yang realisasinya berada di rentang 10-25 persen ditemui di Provinsi Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara.

Sedangkan satker TP Perkebunan dan Peternakan terendah yang realisasinya dibawah 10 persen adalah Provinsi Kalimantan Barat dan Jawa Timur.

"Kondisi kinerja anggaran ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya," tuturnya.

Dengan begitu, lanjut Sarwo Edhy, Ditjen PSP masih membutuhkan perhatian dan semangat yang lebih besar untuk meningkatkan capaian kinerja anggaran secara keseluruhan.

Capaian positif

Sementara itu, aspek pengelolaan air untuk irigasi pertanian menunjukkan capaian kinerja anggaran yang menggembirakan.

Data menunjukkan, dari total anggaran Rp 312,998 miliar, pemanfaatan anggaran sampai saat ini sudah mencapai Rp 207,950 miliar (66,44 persen). 

Adapun kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan kegiatan yang tertinggi dalam pencairan anggaran, yaitu sebesar 82,85 persen (Rp 132,56 miliar dari total Rp 160,007 miliar). 

Selanjutnya adalah kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim sebesar 61,37 persen (Rp 29,45 miliar dari total Rp 48,000 milyar), serta pengembangan sumber air (pompanisasi/perpipaan) sebesar 54,84 persen (Rp 37,285 milyar dari total Rp 67,99 miliar). 

Baca juga: Hadapi Kekeringan di Indramayu, Kementan Siagakan Ratusan Pompa

"Wilayah yang memperoleh alokasi kegiata Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) yang realisasi fisiknya kurang dari 10 persen adalah Provinsi Papua, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara," sebutnya.

Sedangkan Provinsi Banten dan Kalimantan Utara belum ada realisasi fisiknya sama sekali.

Untuk kegiatan embung, perpompaan, dan perpipaan, realisasi fisik terkecil berada pada kegiatan embung persentase realisasi hanya 21 persen dari target 400 unit embung. 

"Dimohon untuk Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Papua untuk mempercepat progress kegiatan fisiknya dikarenakan belum ada realisasi fisiknya," imbau Sarwo Edhy.