Suhana
Peneliti

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.

Jokowi, G20, dan Menteri Pemberani

Kompas.com - 20/07/2019, 20:05 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi disanjung di depan Presiden Joko Widodo.   Momen itu terjadi di sela-sela gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019). Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat PresidenMenteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi disanjung di depan Presiden Joko Widodo. Momen itu terjadi di sela-sela gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019).

Ifesinachi Okafor dan Yarwood (2017) menyatakan bahwa praktik IUUF merupakan ancaman terhadap pemenuhan beberapa Tujuan SDGs 2030.

Arti penting dari laut dan sumber daya di bawahnya terwakili dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Secara khusus, Sasaran 14 dari SDGs menyoroti kebutuhan untuk melestarikan laut. Artinya, laut memiliki kontributor yang signifikan terhadap pencapaian SDGs lainnya.

Tujuan 1 dan 2 ditujukan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, dimana pasokan ikan merupakan sarana penting untuk realisasinya.

Perikanan juga membuat kontribusi besar untuk pendapatan nasional, sehingga membantu pencapaian Tujuan 8 yang berusaha untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, besarnya tingginya praktik-praktik perikanan yang tidak berkelanjutan yang berbahaya bagi lingkungan laut, seperti polusi, penangkapan ikan yang berlebihan dan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur IUU fishing, mengancam kemampuan pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya perikanan.

Konsistensi Indonesia dalam memberantas IUUF sepanjang akhir 2014 sampai saat ini sudah mendapatkan apresiasi dari beberapa negara, seperti adanya insentif ekonomi dari pasar dunia, khususnya dari USA dan Uni Eropa.

Hal ini dapat dilihat dari kebijakan fasilitas Generalized System of Tariff Preferences (GSP) Amerika Serikat untuk produk perikanan Indonesia yang telah dihentikan mulai 31 Juli 2013 dan dikenakan tarif normal kembali berkisar 2,3-15 persen.

Namun demikian, berdasarkan Konsistensi Pemerintah Indonesia memberantas IUUF menjadi pertimbangan pemerintah AS untuk membuka kembali fasilitas GSP, dan efektif per 29 Juli 2015.

Kebijakan Indonesia bertindak tegas memberantas IUU Fishing sejalan dengan kebijakan AS untuk memberantas IUU Fishing dan Seafood Fraud. Melalui skema GSP terdapat 66 kode HS produk perikanan diberikan tarif 0 persen, seperti rajungan, lobster, snail, eels, anchovies, dll.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.