Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Suhana
Peneliti

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.

Jokowi, G20, dan Menteri Pemberani

Kompas.com - 20/07/2019, 20:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan komoditas perikanan Indonesia sebagain besar ditopang oleh pasokan bahan baku dalam negeri.

Sementara itu untuk negara-negara lain, seperti Thailand dan Vietnam, kinerja perdagangannya sangat tergantung pada pasokan bahan baku dari negara lain (impor).

Dengan demikian kedepan diharapkan daya saing Indonesia akan semakin membaik, terlebih pasokan bahan baku nasional terlihat semakin membaik dalam beberapa tahun terakhir ini.

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa strategi yang akan dilakukan agar produk perikanan Indonesia dapat bersaing atau berjaya di pasar nasional dan internasional.

Yang pertama, dalam jangka pendek, pemerintah perlu terus memperbaiki dan memperkuat rantai pasok komoditas ikan nasional dari wilayah basis produksi (Indonesia bagian timur dan sebagian tengah) ke basis industri pengolahan ikan dan pasar ikan dalam negeri (Indonesia bagian barat dan sebagain tengah).

Kedua, dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah perlu mendorong para Investaor industri pengolahan untuk membangun industrinya di lokasi yang berdekatan dengan bahan baku.

Selain untuk meningkatkan efisiensi kinerja industri, hal ini juga dimaksudkan agar nilai tambah hasil produksi perikanan betul-betul dapat dinikmati oleh masyarakat lokal.

Nilai tambah tersebut, misalnya, berupa serapan tenaga kerja lokal bagi industri pengolahan perikanan.

Ketiga, menambah dan memperkuat kinerja logistik perikanan nasional. Hal ini dimaksudkan agar biaya logistik ikan nasional dapat lebih ditekan guna terus meningkatkan daya saing produk perikanan nasional.

Biaya logistik ikan nasional saat ini masih sangat tinggi, sehingga harga bahan ikan menjadi kurang kompetitip dipasar internasional.

Kelima, optimalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang telah dibangun oleh pemerintah, khususnya yang ada diwilayah perbatasan dalam meningkatkan kinerja ekspor perikanan nasional.

Hal ini dimaksudkan agar pusat ekspor perikanan nasional dapat menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Selama ini pusat ekspor komoditas perikanan nasional lebih terpusat di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara.

Keenam, menumbuhkan para pelaku usaha perikanan baru, khususnya para pelaku ekspor perikanan. Hal ini dimaksudkan agar kinerja ekspor perikanan kedepan akan semakin membaik.

Ketujuh, meningkatkan konsumsi ikan nasional, hal ini dimaksudkan agar serapan konsumsi ikan nasional terus dapat terjaga dengan baik. Penduduk Indonesia yang mencapai diatas 200 juta merupakan pasar potensial untuk produk perikanan nasional.

Alhasil, komitmen dan konsistensi Jokowi dalam memberantas IUUF perlu terus dikawal dengan baik.

Oleh sebab itu, keberadaan "menteri yang berani", seperti Menteri Susi Pudjiastuti, menjadi kunci keberhasilan Indonesia bebas dari kejahatan IUUF dan pencapaian Tujuan SDGs 2030 pun diharapkan dapat dicapai dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Whats New
Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com