Jonan Akui Kebingungan Listriki 500.000 Rumah Tangga Tak Mampu

Kompas.com - 22/07/2019, 12:40 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada acara seminar nasional Memetakan Makna Risiko Bisnis dan Risiko Kerugian Keuangan Negara di Sektor Minyak dan Gas Bumi di Auditorium BPK Jakarta, Senin (22/7/2019). MUTIA FAUZIAMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada acara seminar nasional Memetakan Makna Risiko Bisnis dan Risiko Kerugian Keuangan Negara di Sektor Minyak dan Gas Bumi di Auditorium BPK Jakarta, Senin (22/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan untuk bisa meningkatkan rasio elektrofikasi pada 2019 ini mencapai 99,9 persen. Untuk bisa mencapai target tersebut, pemerintah dan stakeholder terkait perlu melistriki setidaknya 1.833.622 Rumah Tangga (RT).

Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengaku kesulitan mencari badan usaha yang bersedia menyumbang untuk bisa memenuhi target elektronifikasi tersebut. Pasalnya, dari 1,83 juta RT tersebut, 500.000 di antaranya adalah penduduk yang bahkan tidak mampu untuk membayar ongkos sambung listrik.

"Saya masih pusing mengumpulkan badan usaha-badan usaha yang mau menyumbang. Karena kalau rasio elektronifikasi mau 100 persen, kita identifikasi ada 1,83 juta rumah tangga yang harus dilistriki. Sementara 500.000 rumah tangga itu tidak mampu untuk bayar biaya sambung listrik," ujar Jonan di Auditorium BPK Jakarta, Senin (22/7/2019).

Baca juga: Susi dan Jonan “Sentil” Sri Mulyani soal Insentif Mobil Listrik

Pasalnya, pemerintah tidak menyediakan subsidi atau bantuan untuk biaya sambung listrik. Adapun biaya sambung listrik untuk satu rumah tangga di wilayah Jawa dibutuhkan dana sebesar Rp 500.000, sedangkan untuk di luar Jawa di kisaran Rp 700.000 hingga Rp 1 juta.

Jonan menilai, pemerintah daerah melalui Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) perlu didorong agar bisa membantu melistriki penduduknya.

"Ada setengah juta penduduk yang enggak mampu (untuk membayar biaya sambung listrik). Ini APBD mesti kerja keras," ujar dia.

Baca juga: Program Listrik 35.000 MW Jokowi Baru Terealisasi 10 Persen

Adapun seperti dikutip dari Kontan.co.id, ada dua pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah untun melistriki 1,83 juta RT tersebut. Pertama melalui jaringan PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN) atau secara on-grid, dan kedua secara off-grid melalui pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

"LTSHE itu kita masukkan, sebagai bentuk komplementari dari Lisdes (Listrik Desa). Agar orang-orang tidak menunggu terlalu lama (untuk terlistriki), nanti disusul dengan Lisdes dari PLN" kata Rida saat dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jum'at (3/8/2019).

Detailnya, sebanyak 1.620.512 RT yang akan masuk jaringan PLN. Sementara itu, ada 213.110 RT yang akan dialiri listrik secara off-grid melalui LTSHE. Dari jumlah RT yang akan masuk ke sistem on-grid PLN itu, lanjut Rida, sebanyak 627.671 diketahui sebagai RT mampu.

Sedangkan 992.841 RT masuk ke dalam kategori RT miskin yang belum berlistrik.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X