Ini Upaya Pemerintah Menyuntik Industri Penerbangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menyiapkan insentif khusus untuk industri penerbangan dalam tempo satu bulan ke depan.

Insentif itu diharapkan bisa menyuntik industri penerbangan yang sedang "sakit" akibat beban operasional yang tinggi.

Begitu salah satu hasil rapat koordinasi tentang harga tiket pesawat di Kentor Kemenko Perekonomian.

"Kami ingin membangun industri penerbangan yang sustainable jadi enggak hanya harga tiket aja, enggak hanya sepotong-sepotong mau komprehensif," ujar Sesmenko Perekonomian Susiwijono, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Ia mengatakan, Kemenko Perekonomian akan mengajak bicara Kementerian Keuangan untuk melonggarkan beban pajak yang ditanggung industri penerbangan.

Insentif tersebut nantinya akan berupa pemangkasan pajak atau bea masuk impor yang selama ini dinilai menjadi salah satu faktor yang menekan biaya operasional maskapai.

Di antaranya, kata dia, peninjauan kembali bea masuk PPN impor dan PPh impor atas suku cadang pesawat dan alat perawatan pesawat.

Saat ini dua hal itu memiliki andil kepada biaya perawatan pesawat sebesar 8 persen.

Sebenarnya pemerintah sudah membaskan tarif bea masuk atau 0 persen terhadap 21 barang impor di industri penerbangan.

Namun masih banyak komponen industri penerbangan lainnya yang masih terkena tarif bea masuk 15-30 persen.

"Kami akan bicara dengan Ditjen Pajak, Bea Cukai dan juga BKF (Badan Kebijakan Fiskal) Kemenkeu," kata dia.

Selain itu Kemenko Perekonomian juga akan bicara dengan pihak lainnya mulai dari sektor pariwisata hingga perhubungan untuk memuluskan upaya membangkitkan kembali industri penerbangan.