[POPULER EKONOMI] Perusahaan Tekstil Gagal Bayar | BPJS Kesehatan Diprediksi Kembali Defisit

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan tekstil Indonesia Delta Merlin mengalami gagal bayar obligasi. Hal ini berdampak terhadap bank dan lembaga pembiayaan yang memiliki eksposure kredit ke perusahaan ini.

Berita tersebut menjadi yang terpopuler sepanjang hari kemarin, Selasa (23/7/2019). Berita lainnya yang juga terpopuler adalah BPJS Kesehatan diprediksi akan kembali defisit.

Berikut daftar berita terpopuler sepanjang hari kemarin:

1. Perusahaan Tekstil Terbesar Indonesia Gagal Bayar Bunga Obligasi, Bank Mandiri Kaget

PT Delta Merlin Dunia Textile, yang merupakan perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, secara mengagetkan tidak bisa membayar bunga obligasi yang jatuh tempo pada 10 Juli 2019. Padahal, entitas anak usaha Duniatex Group itu baru 4 bulan lalu menerbitkan obligasi senilai 300 juta dollar AS.

Gagal bayar kupon obligasi itu tak hanya mengagetkan investor, tetapi juga perbankan. Pasalnya, rekam jejak perusahaan ini ke para kreditor terbilang baik-baik saja. Salah satunya adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI, anggota indeks Kompas100) yang memiliki eksposure pinjaman bilateral ke Duniatex Grup.

“Kami juga kaget dengan berita itu,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmojo seperti dikutip dari Kontan.co.id, Selasa (23/7/2019).

Menurut Tiko, panggilan akrabnya, selama ini Duniatex belum pernah menunggak sekali pun dalam pembayaran kredit. Bank Mandiri sempat memiliki eksposure kredit sampai Rp 5,5 triliun untuk pengembangan usaha salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Selengkapnya baca di sini

2. BPJS Kesehatan Diprediksi Defisit Lagi, Sri Mulyani Tak Mau Jor-joran Beri Dana Talangan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diproyeksi mengalami defisit Rp 28 triliun pada tahun ini. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menegaskan bakal memonoter kinerja BPJS Kesehatan dalam beberapa bulan ke depan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, pemerintah tidak ingin hanya sekadar membantu mendorong kinerja BPJK Kesehatan dengan menyuntikkan dana talangan, tetapi di sisi lain harus ada perbaikan sistem agar lembaga tersebut bisa memiliki kinerja yang berkelanjutan. Tidak hanya bergantung pada APBN.

“Karena kita tidak ingin hanya melakukan pembayaran defisit tapi lebih kepada secara fundamental ada perbaikan sistem jaminan kesehatan nasional yang bisa menciptakan suatu sistem sustainable,” kata dia di Jakarta, Senin (22/4/2019).

Pada tahun lalu Kemenkeu telah mencairkan dana Rp 5,6 triliun untuk menutup defisit. Hanya saja realisasi suntikan dana pemerintah pada tahun lalu sebesar Rp 5,2 triliun. Salah satu upaya untuk memperbaiki sistem yaitu melalui data-data audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Data BPKP tersebut menjadi landasan pemerintah memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan ke depan. Selengkapnya baca di sini

3. Isu Pos Indonesia Bangkrut, Ini Kata Kementerian BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) memastikan hingga kini PT Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang sehat dan melakukan transformasi yang meliputi semua aspek baik bisnis, anak usaha, SDM dan keuangan.

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan, pihaknya terus mendorong upaya-upaya yang dilakukan Pos Indonesia dalam mentransformasikan usaha mengikuti perubahan lingkungan usaha yang cepat.

Kementerian BUMN juga mengawasi dengan saksama perkembangan Pos Indonesia agar tetap berkarya dan menjalankan fungsinya. "Kami memastikan bahwa Pos Indonesia masih terus berkarya, hak-hak karyawan dipenuhi.

Pos Indonesia adalah perusahaan yang sehat dan melakukan transformasi untuk menjadi BUMN yang lebih kuat dan terus melayani masyarakat hingga ke seluruh pelosok Tanah Air," ujar Harry di Jakarta, Senin (22/7/2019).