Tarik Investasi Asing, Pemerintah Perlu Lakukan 4 Langkah Strategis

Kompas.com - 24/07/2019, 22:27 WIB
Bidik layar situs Online Single Submission (OSS). Bidik layar situs Online Single Submission (OSS).Bidik layar situs Online Single Submission (OSS).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu melakukan pembenahan kebijakan agar iklim investasi di Indonesia lebih kondusif.

Managing Partner Dentons HPRP, Constant M. Ponggawa, mengatakan setidaknya ada 4 kendala yang menghambat investasi di Indonesia.

Pertama, peraturan daerah yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Kemudian, ia melanjutkan, peraturan yang tumpang tindih. Hambatan lain, kata dia, birokrasi rumit yang membutuhkan waktu lama, serta peraturan ketenagakerjaan yang kurang fleksibel.

"Pemerintah perlu lebih proaktif dalam menarik minat investor asing. Bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, dari segi hukum dan peraturan membuat investor nyaman, ujar dia saat diskusi di Wisma 46, Rabu (24/7/2019).

Baca juga: Revisi UU Ketenagakerjaan, Investor Asing Perlu Iklim Usaha yang Kondusif

Berpijak dari persoalan itu, ada 4 langkah yang mesti dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat investasi di Tanah Air.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pertama, kepastian hukum. Kedua, stabilitas ekonomi dan politik. Selanjutnya, kata dia, pembenahan regulasi pemerintah dan birokrasi.

"Yang terakhir, fleksibilitas aturan ketenagakerjaan," jelas dia.

Kepastian hukum

Ia menegaskan, investor membutuhkan kepastian hukum agar mereka dapat menjalankan usaha dan berinvestasi dengan tenang.

"Aspek lain yang dibutuhkan, pemerintah bisa memonitor langsung para investor besar yang berniat menanamkan modal di Indonesia," ujar dia.

Ia mencontohkan, pemerintah perlu membentuk tim khusus untuk menangani investasi berskala besar yang dapat dimonitor langsung oleh Presiden Jokowi

Langkah itu pernah dilakukan Presiden Soeharto yang memiliki tim khusus di Sekretariat Negara untuk menangani investor besar.

Saat ini, langkah pemerintah menerapkan online single submission (OSS) dinilai sudah tepat. Pengusaha, imbuh dia, amat terbantu dalam soal administrasi. 

Sayangnya, masih ada hambatan lain terkait aturan yang belum dirampungkan pemerintah.

Benahi aturan ketenagakerjaan

Partner Dentons HPRP, Sartono, mengatakan rumitnya regulasi ketenagakerjaan dapat menghambat investasi. Salah satunya, aturan soal pesangon yang dinilai kurang berpihak pada pengusaha.

"Investor melihat regulasi yang sekarang kurang fleksibel. Ini jelas menghambat investasi," kata dia.

Ia menyarankan, pemerintah membuka ruang negosiasi dan terminasi serta aturan yang jelas yang menjadi solusi untuk pihak pengusaha dan tenaga kerja.

Sektor pertambangan pun menemui kendala. Rumitnya aturan dan tingginya pajak berperan besar dalam menahan laju investasi.

Baca juga: Pemerintah Akan Pangkas Pajak Besar-besaran

Apalagi, saat ini harga komoditas batubara di pasar global tak menarik. Berbagai persoalan itu berdampak pada rendahnya investasi di sektor pertambangan batubara.

"Pemerintah dapat mencoba menggali menentukan harga terbaik dan memberi kepastian hukum. Selain itu, stabilitas politik juga perlu diperhatikan," kata Partner Dentons HPRP Maurice Situmorang.

Harga tiket pesawat

Suasana lobi pemberangkatan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan jelang hari raya idul fitri yang sepi pemudik akibat mahalnya tiket pesawat, Jumat (31/5/2019).KOMPAS.com/HIMAWAN Suasana lobi pemberangkatan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan jelang hari raya idul fitri yang sepi pemudik akibat mahalnya tiket pesawat, Jumat (31/5/2019).

Dentons mencatat, hambatan juga dihadapi sektor aviasi. Menurut Partner Dentons HPRP Andre Rahadian, penurunan daya saing industri penerbangan memang terjadi.

Ia menjelaskan, isu penurunan harga tinggi masih menjadi tantangan tersendiri, baik di sisi maskapai maupun konsumen.

Menurut dia, harga tiket maskapai bisa saja diperbaiki. Kendati demikian, ia melanjutkan, harga tiket tak bisa kembali ke harga awal sebelum terjadi kenaikan.

"Perlu adanya edukasi publik bahwa harga yang sekarang merupakan harga riil di saat kondisi industri maskapai penerbangan secara global mengalami penurunan," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.