Sebelum Ajukan Pinjaman Online, Cek Fintech yang Terdaftar di OJK

Kompas.com - 26/07/2019, 16:09 WIB
Ilustrasi fintech. ShutterstockIlustrasi fintech.

KOMPAS.com - Fintech (financial technology) atau layanan finansial berbasis teknologi non bank saat ini terus bermunculan.

Sebelum memutuskan melakukan pinjaman online, pastikan bahwa penyedia jasa tersebut sudah terdaftar dan berizin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan, masyarakat perlu memahami manfaat, biaya, dan risikonya sebelum melakukan peminjaman online.

"Jangan pakai fintech peer to peer lending (P2P) atau pinjaman online ilegal karena tidak bermanfaat dan hanya buat sengsara," kata Sekar saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/7/2019) siang.

Fintech legal merupakan perusahaan yang menyediakan pinjaman online dan telah terdaftar di OJK.

Baca juga: Diteror Fintech Pinjaman Online Nakal? Laporkan ke Sini!

Hingga saat ini, kata Sekar, ada 113 fintech legal yang terdaftar dan 7 di antaranya sudah berizin.

Sekar menjelaskan, saat ini Satgas Waspada Investasi (SWI) yang merupakan gabungan 13 lembaga dan instansi, terus memonitor dan melakukan tindakan preventif investasi atau fintech ilegal ini.

"Melalui SWI, berdasarkan rekomendasi OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup sekitar 1087 P2P ilegal," papar dia.

Penyelenggara peer to peer lending yang sudah terdaftar dan berizin OJK harus memenuhi aturan dan ketentuan PJOK 77/PJOK.01/2016 tentang penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi.

Di dalamnya, diatur pula batasan fintech legal yang hanya dapat mengakses mikrofon, lokasi, dan kamera untuk kepentingan e-KYC.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Whats New
Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Whats New
Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X